Ilustrasi--Tugu Yogyakarta. (Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah)
Ilustrasi--Tugu Yogyakarta. (Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah)

Buruh Sebut UMP 2022 DIY Tak Sesuai Ekspektasi

Nasional buruh Upah ump Yogyakarta Upah Buruh Tani dan Bangunan Upah Minimum
Media Indonesia.com • 21 November 2021 22:01
Yogyakarta: Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah ditentukan naik menjadi Rp1.840.951,53. Besaran UMP itu naik sebesar Rp75.915,53 atau 4,30 persen dibanding UMP 2021.
 
Kelompok buruh menilai, penetapan UMP tersebut tidak sesuai ekspektasi mereka. Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) DIY, Irsad Ade Irawan, menyatakan, menolak UMP DIY 2022 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.
 
"Bersama seluruh pekerja/buruh di DIY, DPD KSPSI merasa kecewa berat dan tidak puas atas besaran UMP DIY 2022," kata dia, Minggu, 21 November 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menegaskan, kenaikan UMP DIY 2022 yang tak signifikan seperti mengulang cerita lama soal UMP DIY yang tergolong rendah. Menurut dia, justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa.
 
Baca juga: 250 Ribu Anak di Kepri Mulai Divaksin Januari 2022
 
Upah murah yang ditetapkan berulang-ulang, kata dia, senantiasa membawa buruh pada kehidupan yang tidak layak dari tahun ke tahun, karena upah minimum tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL).
 
"Persentase kenaikan upah minimum yang tak lebih dari 5% tak bakal mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan tak akan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY, dan sekaligus menyulitkan buruh untuk membeli rumah," papar dia.
 
Irsad menilai kenaikan upah yang hanya secuil itu merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kesulitan dan impitan ekonomi buruh di tengah pandemi covid-19. Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya.
 
Selain itu, penetapan UMP DIY 2022, ungkapnya, adalah suatu penetapan yang tidak demokratis karena menghilangkan peran serikat buruh dalam proses penetapan upah. Ini sebagai akibat penetapan upah menggunakan rumus/formula yang tidak berbasis survei KHL dan angka-angka yang sudah ditetapkan BPS.
 
"Dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, DPD KSPSI DIY berserta seluruh pekerja/buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," tutup dia.

 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif