Mamuju: Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta perguruan tinggi ikut mengkaji dan mencari solusi atas berbagai permasalahan pembangunan di daerah itu.
"Sulbar memiliki sejumlah permasalahan pembangunan yang mesti diselesaikan untuk meningkatkan pembangunan daerah, dan perguruan tinggi perlu ikut mengkajinya," kata Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakhrullah, di Mamuju, Rabu, 14 Juni 2023.
Zudan mengatakan hal itu usai melantik pengurus daerah asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara (APHTN-HAN) masa bakti 2022-2026.
Zudan menyebut permasalahan pembangunan di Sulbar diantaranya stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi dan pernikahan dini, dan angka putus sekolah.
Menurut dia permasalahan pembangunan tersebut harus diselesaikan bersama, sehingga pemerintah meminta agar perguruan tinggi ikut membantu mengatasi permasalahan tersebut.
"Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, baik itu perguruan tinggi, organisasi pemuda, pers, dan Forkopimda Sulbar, diminta membantu mengatasi permasalahan Sulbar," jelasnya.
Ia berharap perguruan tinggi mengkaji upaya penyelesaian permasalahan stunting dan pencegahan pernikahan anak usia dini, serta permasalahan lainnya.
"Perguruan tinggi, APHTN-HAN dapat membuat kajian mengatasi permasalahan dan mencari solusi mengatasi stunting, maupun mengatasi kemiskinan atau permasalahan pembangunan lainnya di Sulbar," ungkapnya.
Ia menambahkan APHTN-HAN juga dapat membantu pemerintah melakukan penyusunan dan kajian terhadap lahirnya produk hukum daerah mengatasi permasalahan pembangunan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Mamuju: Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi
Sulawesi Barat (Sulbar) meminta
perguruan tinggi ikut mengkaji dan mencari solusi atas berbagai permasalahan pembangunan di
daerah itu.
"Sulbar memiliki sejumlah permasalahan pembangunan yang mesti diselesaikan untuk meningkatkan pembangunan daerah, dan perguruan tinggi perlu ikut mengkajinya," kata Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakhrullah, di Mamuju, Rabu, 14 Juni 2023.
Zudan mengatakan hal itu usai melantik pengurus daerah asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara (APHTN-HAN) masa bakti 2022-2026.
Zudan menyebut permasalahan pembangunan di Sulbar diantaranya stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi dan pernikahan dini, dan angka putus sekolah.
Menurut dia permasalahan pembangunan tersebut harus diselesaikan bersama, sehingga pemerintah meminta agar perguruan tinggi ikut membantu mengatasi permasalahan tersebut.
"Seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, baik itu perguruan tinggi, organisasi pemuda, pers, dan Forkopimda Sulbar, diminta membantu mengatasi permasalahan Sulbar," jelasnya.
Ia berharap perguruan tinggi mengkaji upaya penyelesaian permasalahan stunting dan pencegahan pernikahan anak usia dini, serta permasalahan lainnya.
"Perguruan tinggi, APHTN-HAN dapat membuat kajian mengatasi permasalahan dan mencari solusi mengatasi stunting, maupun mengatasi kemiskinan atau permasalahan pembangunan lainnya di Sulbar," ungkapnya.
Ia menambahkan APHTN-HAN juga dapat membantu pemerintah melakukan penyusunan dan kajian terhadap lahirnya produk hukum daerah mengatasi permasalahan pembangunan tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)