Pemkab Jepara Siapkan Rp5 Miliar untuk Penanggulangan Dampak Kenaikan BBM

Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk penanganan dampak inflasi. Dana itu bersumber dari dana transfer umum yang belum digunakan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Ronji, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp200 juta. Selain itu, untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) angkutan kota dan angkutan pedesaan, serta tiket bus kelas ekonomi sebesar Rp738 juta.  “Untuk yang bansos ada di Dinsospermades (Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Kemudian yang subsidi BBM ada di Dishub (Dinas Perhubungan). Selain itu juga masih ada untuk bantuan subsidi BBM alsintan kepada kelompok tani sebesar Rp2,05 miliar,” ujar Ronji, Rabu, 7 September 2022. Pemerintah Kabupaten Jepara juga mengalokasikan anggaran Rp300 juta untuk menciptakan lapangan kerja. Bantuan itu berupa tenda untuk usaha menengah kecil mikro (UMKM).   “Bansos kepada nelayan ada di Diskan (Dinas Perikanan), anggarannya sebesar Rp1,862 miliar,” terang Ronji. Kepala Dinsospermades Kabupaten Jepara, Edi Marwoto, mengatakan bansos dampak inflasi nantinya untuk warga di kepulauan Karimunjawa. Sebab, sebanyak 312 KPM bantuan pangan nontunai (BPNT) di Karimunjawa mulai tahun ini dihapus oleh Kementerian Sosial. “Khusus BPNT seluruh KPM di Karimunjawa tahun ini dihapus, kalau PKH (Program Keluarga Harapan) masih jalan. Jadi Bansos yang dampak kenaikan BBM kami alokasikan untuk itu,” kata Edi.