Para perangkat desa di Sleman saat mengantarkan surat desakan merealisasikan penyetaraan gaji PNS golongan II/a, di DPRD Sleman. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.
Para perangkat desa di Sleman saat mengantarkan surat desakan merealisasikan penyetaraan gaji PNS golongan II/a, di DPRD Sleman. Medcom.id-Ahmad Mustaqim.

PNS Bekerja dari Rumah Buka Celah Tindakan KKN

Nasional PNS Kerja di Rumah
Ahmad Mustaqim • 14 Agustus 2019 14:31
Kulon Progo: Wacana bagi aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil (ASN/PNS) bekerja dari rumah dinilai menimbulkan celah bertindak buruk. Salah satu faktornya yakni tak adanya kontrol kerja atau pengawasan bagi setiap individu. Bisa jadi malah memunculkan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 
Wakil Bupati Kulon Progo, Sutedjo, mengatakan, belum bisa membayangkan bagaimana teknis kerja andai kebijakan itu ada. Menurut dia, layanan publik akan cukup sulit dilakukan.
 
"Kok rasanya teknisnya bagaimana, saya belum tahu maksudnya. Kalau pelayanan publik di rumah mungkin tujuannya baik bisa melayani, tapi terus pengendaliannya atasan bagaimana," kata Sutedjo dihubungi Medcom.id Rabu, 14 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sutedjo mengungkapkan, aparatur pemerintah tingkat kabupaten akan sulit memberikan pelayanan dengan sistem itu. Apalagi, berbagai peralatan kantor berada di kantor pemerintahan masing-masing.
 
Namun, ia menilai wacana itu bisa saja dilakukan bagi pemerintah tingkat desa. Dengan cakupan wilayah kerja lebih sempit, pelayanan tanpa adanya jam kantor bisa dilakukan leluasa.
 
"Itu untuk fungsi melayani publik, bagus. Sebenarnya semua aparat pemerintah itu pelayan. Bisa melayani publik 24 jam sebenarnya. Melayani dalam arti apa yang dibutuhkan masyarakat," kata dia.
 
Namun, ia mengkhawatirkan jika wacana itu terealisasi bisa menimbulkan celah bertindak negatif. Misalnya, pegawai yang bertugas melayani masyarakat kemudian meminta imbalan dalam bentuk tertentu.
 
Untuk itu, wacana yang dari sudut pandang pelayanan bagus, belum tentu disertai dengan pengawasannya. "Makanya saya berpikir bagaimana cara pengawasannya. Konsekuensinya, aparaturnya memiliki jiwa melayani lahir batin. Tidak kemudian aparaturnya memanfaatkan meminta imbalan dan sebagainya. Ada celah untuk ke sana," ungkapnya.
 
Ia meyakini maksud kebijakan yang pemerintah pusat wacanakan itu bertujuan baik. Akan tetapi, lanjutnya, harus dilandasi dengan kesiapan para aparatur yang memiliki komitmen melayani. Bukan kemudian memanfaatkan keleluasaan memanfaatkan celah bertindak negatif.
 
Di sisi lain, Sutedjo juga tak bisa membayangkan teknis pegawai kantor layanan publik di pemerintah kabupaten hingga rumah sakit. Kemudian, Sutedjo juga menyoroti kerentanan pegawai pajak bertindak hal yang tak sesuai aturan.
 
"Kalau saya kurang setuju malahan. Jadi itu bisa dilakukan jika seluruh aparatur sudah punya komitmen bagus dan tinggi. PNS sama sekali tak ada niatan melakukan kecurangan. Kalau saya yang paling mungkin hanya layanan konsultatif," ucapnya.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif