angerang: Sekretaris Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang, Dadang Sudrajat menilai pencabutan ekstrakulikuler Pramuka di tingkat SMP-SMA bukan tidak diakui keberadaannya. Melainkan, pencabutan ini membuat Kwarcab lebih diberikan kewenangan untuk beraktivitas.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak lagi mewajibkan setiap siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengikuti ekstrakurikuler Pramuka. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
"Pencabutan ekstrakulikuler tersebut bukan berarti Pramuka itu sudah tidak lagi diakui. Pramuka bisa dibentuk di mana saja untuk membentuk karakter bangsa tidak hanya di sekolah. Jadi pemahaman dicabut itu bukan berarti Pramuka tidak lagi bisa beraktivitas, justru diberikan kewenangan lebih untuk beraktivitas," ujarnya saat dihubungi, Rabu, 3 April 2024.
Dadang berharap pencabutan ekstrakulikuler Pramuka tidak disalahtafsirkan. Pasalnya Pramuka itu sudah ada di undang-undang yang tidak hanya membentuk karakter bangsa tapi juga untuk memberikan keterampilan dan pengembangan kemampuan bagi anak didik.
"Penafsiran dihapus itu ketentuan dalam konteks bahwa itu wajib. Jika wajib berarti mengembangkan Pramuka bukan secara sukarela tapi paksaan padahal filosopi di Pramuka itu adalah suka dan rela," katanya.
Dadang meminta pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka di Kabupaten Tangerang tidak memperdebatkan secara berlebihan. Pihaknya akan membahas lebih lanjut terkait penghapusan tersebut, langkah dan upaya apa untuk meresponnya.
"Kita akan bahas dengan para pengurus untuk menyikapi hal tersebut. Tentunya biar tidak menjadi polemik, dan justru menjadi bahan untuk kita berinovasi dalam pembinaan kepramukaan," jelasnya.
angerang: Sekretaris Kwartir Cabang (Kwarcab)
Gerakan Pramuka Kabupaten Tangerang, Dadang Sudrajat menilai pencabutan ekstrakulikuler Pramuka di tingkat SMP-SMA bukan tidak diakui keberadaannya. Melainkan, pencabutan ini membuat Kwarcab lebih diberikan kewenangan untuk beraktivitas.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (
Kemendikbudristek) tidak lagi mewajibkan setiap siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah mengikuti ekstrakurikuler Pramuka. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
"Pencabutan ekstrakulikuler tersebut bukan berarti Pramuka itu sudah tidak lagi diakui. Pramuka bisa dibentuk di mana saja untuk membentuk karakter bangsa tidak hanya di sekolah. Jadi pemahaman dicabut itu bukan berarti Pramuka tidak lagi bisa beraktivitas, justru diberikan kewenangan lebih untuk beraktivitas," ujarnya saat dihubungi, Rabu, 3 April 2024.
Dadang berharap pencabutan ekstrakulikuler Pramuka tidak disalahtafsirkan. Pasalnya Pramuka itu sudah ada di undang-undang yang tidak hanya membentuk karakter bangsa tapi juga untuk memberikan keterampilan dan pengembangan kemampuan bagi anak didik.
"Penafsiran dihapus itu ketentuan dalam konteks bahwa itu wajib. Jika wajib berarti mengembangkan Pramuka bukan secara sukarela tapi paksaan padahal filosopi di Pramuka itu adalah suka dan rela," katanya.
Dadang meminta pengurus Kwarcab Gerakan Pramuka di Kabupaten Tangerang tidak memperdebatkan secara berlebihan. Pihaknya akan membahas lebih lanjut terkait penghapusan tersebut, langkah dan upaya apa untuk meresponnya.
"Kita akan bahas dengan para pengurus untuk menyikapi hal tersebut. Tentunya biar tidak menjadi polemik, dan justru menjadi bahan untuk kita berinovasi dalam pembinaan kepramukaan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
