medcom.id, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menjelaskan persoalan ganti rugi warga korban lumpur Lapindo di hadapan Presiden Joko Widodo, pekan depan. Permasalahan akan disampaikan langsung Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah.
"Kami sudah diagendakan oleh Setneg untuk menjelaskan di hadapan Presiden, bagaimana kondisi lumpur Lapindo saat ini," kata Soekarwo di Surabaya, Rabu (10/12/2014).
Pemprov Jatim juga meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Keuangan hadir. Kedua pejabat itu diperlukan karena terkait langsung dengan proses ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo.
"Artinya, pemerintah sangat serius untuk menangani kasus Lapindo agar tidak berlarut," ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Terkait ganti rugi, pihaknya masih menunggu keputusan presiden (Keppres) yang sampai sekarang belum ditandatangani. Pencairan dana memerlukan tanda tangan Presiden.
Sementara itu, sembilan perwakilan korban lumpur Lapindo berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden. Warga akan mengadu terkait nasibnya yang tak kunjung mendapatkan kejelasan pemberian ganti rugi.
medcom.id, Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menjelaskan persoalan ganti rugi warga korban lumpur Lapindo di hadapan Presiden Joko Widodo, pekan depan. Permasalahan akan disampaikan langsung Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Illah.
"Kami sudah diagendakan oleh Setneg untuk menjelaskan di hadapan Presiden, bagaimana kondisi lumpur Lapindo saat ini," kata Soekarwo di Surabaya, Rabu (10/12/2014).
Pemprov Jatim juga meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Keuangan hadir. Kedua pejabat itu diperlukan karena terkait langsung dengan proses ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo.
"Artinya, pemerintah sangat serius untuk menangani kasus Lapindo agar tidak berlarut," ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Terkait ganti rugi, pihaknya masih menunggu keputusan presiden (Keppres) yang sampai sekarang belum ditandatangani. Pencairan dana memerlukan tanda tangan Presiden.
Sementara itu, sembilan perwakilan korban lumpur Lapindo berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden. Warga akan mengadu terkait nasibnya yang tak kunjung mendapatkan kejelasan pemberian ganti rugi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)