Bandung: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku kerap menerima laporam terkait adanya pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) yang digulirkan oleh pemerintah pusat usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ridwan Kamil pun langsung menyusun tim untuk menindaklajuti laporan tersebut.
Diakui pria yang akrab disapa Emil ini, pada bulan pertama penyaluran BLT tersebut banyak yang melaporkan terkait pemotongan oleh berbagai pihak. Sehingga, warga tak utuh mendapatkan bantuan yang diberikan pemerintah sebesar Rp150 ribu perbulan hingga Desember nanti.
"Iya itu banyak sekali, saya sedang menyusun tim. Asa yang dipotong ada disengaja salah sasaran," kata Emil saat di Gedung Sekoper Cinta, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin, 19 September 2022.
Baca: Cair Pekan Ini, Begini Cara Cek Status Penerimaan BSU Tahap 2
Emil mengaku, evaluasi harus segera dilakukan pada penyaluran tahap pertama untuk pencairan September dan Oktober ini. Pasalnya, Emil tak ingin ada yang memanfaatkan baik data atau pun pemotongan nilai bantuan.
"Jadi ini mumpung bulan pertama dari empat bulan. Kita akan evaluasi. Di era digital sekarang laporan gampang, tinggal ditelusuri," tegas Emil.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Jabar, Dodo Suhendar, memastikan tidak boleh adanya pemotongan BLT oleh siapapun termasuk petugas baik di kelurahan atau desa. Justru diakui Dodo, semua pihak terutama petugas RT hingga tingkat kabupaten/kota dikerahkan untuk mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut.
" Pengawasan seluruh komponen diminta ikut mengawasi, RT, RT, Kades atau Lurah, tokoh masyarakat, pilar-pilar sosial, unsur Dinsos. Aparat penegak hukum dan bagian media sosial. Kita dari Provinsi monitoring ke beberapa Kantor Pos tempat penyaluran," ungkap Dodo saat dihubungi terpisah.
Bandung: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku kerap menerima laporam terkait adanya pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) yang digulirkan oleh pemerintah pusat usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ridwan Kamil pun langsung menyusun tim untuk menindaklajuti laporan tersebut.
Diakui pria yang akrab disapa Emil ini, pada bulan pertama penyaluran BLT tersebut banyak yang melaporkan terkait pemotongan oleh berbagai pihak. Sehingga, warga tak utuh mendapatkan bantuan yang diberikan pemerintah sebesar Rp150 ribu perbulan hingga Desember nanti.
"Iya itu banyak sekali, saya sedang menyusun tim. Asa yang dipotong ada disengaja salah sasaran," kata Emil saat di Gedung Sekoper Cinta, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin, 19 September 2022.
Baca:
Cair Pekan Ini, Begini Cara Cek Status Penerimaan BSU Tahap 2
Emil mengaku, evaluasi harus segera dilakukan pada penyaluran tahap pertama untuk pencairan September dan Oktober ini. Pasalnya, Emil tak ingin ada yang memanfaatkan baik data atau pun pemotongan nilai bantuan.
"Jadi ini mumpung bulan pertama dari empat bulan. Kita akan evaluasi. Di era digital sekarang laporan gampang, tinggal ditelusuri," tegas Emil.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Jabar, Dodo Suhendar, memastikan tidak boleh adanya pemotongan BLT oleh siapapun termasuk petugas baik di kelurahan atau desa. Justru diakui Dodo, semua pihak terutama petugas RT hingga tingkat kabupaten/kota dikerahkan untuk mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut.
" Pengawasan seluruh komponen diminta ikut mengawasi, RT, RT, Kades atau Lurah, tokoh masyarakat, pilar-pilar sosial, unsur Dinsos. Aparat penegak hukum dan bagian media sosial. Kita dari Provinsi monitoring ke beberapa Kantor Pos tempat penyaluran," ungkap Dodo saat dihubungi terpisah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
