Data Akurat Berbasis Desa Modal Penting Arah Kebijakan Pembangunan

Jember: Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, untuk membangun Indonesia, sangat dibutuhkan angka ataupun statistik yang akurat. Ia mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa dan kelurahan presisi. "Menjadi kebijakan khususnya untuk kebijakan pembangunan. Itu baru namanya berdaulat, percaya pada kemampuan anak bangsa sendiri. Kita akan berjuang bersama di balik angka dalam data negara sekali lagi ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan," ujar Rieke dalam kuliah umum bertema 'Pancasila: Ilmu Amaliah, Ilmu Ilmiah dalam Kebijakan Pembangunan' di Universitas Jember (Unej), Kamis, 8 Desember 2022. Menurut Rieke, angka dan data yang ada tidak akurat digunakan untuk memanipulasi negara, dengan rekayasa statistik. Tidak mungkin lagi Indonesia kata Rieke kebijakan pembangunannya tidak berbasis pada data akurat dan data aktual yang menggambarkan kebutuhan riil rakyat di pelosok tanah air di desa-desa dan kelurahan. "Kami tidak akan menyerah untuk memperjuangkan bersama," papar Rieke.   Founder Data Desa Presisi (DDP) DSofyan Sjaf mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke yang selalu menyorot persoalan angka-angka dan data pemerintah yang tidak akurat mulai dari tingkat desa. Sehingga membuat upaya pembangunan yang seyogyanya dimulai dari desa tidak berjalan dengan semestinya. "Hari ini saya tidak mungkin ada di Jember, kalau tidak ada komitmen perjuangan dan ideologis dari Bu Rieke. Saya diberi satu buku berjudul 'Pembangunan Semesta Berencana' yang di dalam buku itu dengan tegas dikatakan oleh The Founding Fathers kita bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mencerdaskan kehidupan masyarakat hanya bisa dilakukan dengan memotret lima aspek kesra, dengan dua pendekatan demokratik roller development dan data akurat," kata Sofyan Sjaf yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB). Sofyan mengatakan, ternyata setelah 77 tahun merdeka, Indonesia masih dipertontonkan bagaimana validitas data masih diragukan. "Bayangkan setelah 77 tahun Indonesia merdeka, data kita masih invalid," katanya. Sofyan sempat melakukan penelitian di 2017, ditemukan 47,13 persen data yang digunakan pemerintah hari ini untuk melakukan pengukuran pembangunan memakai data yang berasal dari desa. Padahal, data yang bersumber dari profil desa ternyata tingkat erornya 47,13 persen.  Ia menyebut, persoalan tersebut terbukti saat pandemi covid-19 melanda. Pemerintah mengalami kesulitan dalam penyaluran bantuan karena tidak menemukan data masyarakat yang vald. "Itu terbukti saat covid-19, memberikan ruang bahwa informasi tentang orang miskin pun tidak diketahui," ujarnya.  Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan, tentu peraturan-peraturan yang disusun harus bercerminkan nilai-nilai Pancasila. Dia berharap materi Rieke dengan pengalamannya mampu mewujudkan perjuangan terkait angka presisi tersebut. "Karena itu saya atas nama civitas akademi benar-benar mengucapkan terima kasih kepada ibu Rieke atas kehadirannya di Jember, kemudian juga Pak Syam dalam memberikan kuliah umumnya," ungkapnya. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id