Jepara: Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dihentikan sementara. Itu setelah muncul klaster penyebaran covid-19 di salah satu masdrasah stanawiyah (MTs) di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Nur Hidayat, mengatakan munculnya klaster sekolah itu mesti disikapi dengan serius. Klaster covid-19 di sekolah harus jadi bahan evaluasi PTM yang sudah berjalan. Utamanya pada penerapan protokol kesehatan.
“Dengan adanya hal tersebut seharusnya jangan secara frontal penutupan dipukul rata "digebyah uyah" di semua pendidikan. Perlu dikaji, dipetakan dalam penerapan pembelajaran tatap muka,” ujar Nur Hidayat politisi Partai NasDem itu, Kamis, 23 September 2021.
Menurut Nur Hidayat, penutupan PTM harus dilakukan kajian yang lebih dalam. Penutupan bisa dilakukan berdasarkan area. Seharusnya penerapan prokes di dunia pendidikan harus jadi teladan dan betul-betul menjadi pembelajaran yang efektif bagi masyarakat.
Baca: Pemkot Yogyakarta Perketat Prokes di Luar Sekolah
“Kami melihat masih lemahnya penerapan prokes bagi penyelenggaraan pendidikan apalagi di luar sekolah. Kesiapan sekolah dievaluasi,” kata Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Jepara itu.
Selanjutnya, sebagai fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan terhadap munculnya klaster baru di Kabupaten Jepara khususnya sektor pendidikan.
Seperti diketahui, Bupati menghentikan sementara PTM di semua sekolah di Jepara. Keputusan itu diambil berdasarkan intruksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, penutupan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Jepara: Pembelajaran tatap muka (PTM) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dihentikan sementara. Itu setelah muncul klaster penyebaran covid-19 di salah satu masdrasah stanawiyah (MTs) di Desa Rengging Kecamatan Pecangaan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Nur Hidayat, mengatakan munculnya klaster sekolah itu mesti disikapi dengan serius. Klaster covid-19 di sekolah harus jadi bahan evaluasi PTM yang sudah berjalan. Utamanya pada penerapan protokol kesehatan.
“Dengan adanya hal tersebut seharusnya jangan secara frontal penutupan dipukul rata "digebyah uyah" di semua pendidikan. Perlu dikaji, dipetakan dalam penerapan pembelajaran tatap muka,” ujar Nur Hidayat politisi Partai NasDem itu, Kamis, 23 September 2021.
Menurut Nur Hidayat, penutupan PTM harus dilakukan kajian yang lebih dalam. Penutupan bisa dilakukan berdasarkan area. Seharusnya penerapan prokes di dunia pendidikan harus jadi teladan dan betul-betul menjadi pembelajaran yang efektif bagi masyarakat.
Baca: Pemkot Yogyakarta Perketat Prokes di Luar Sekolah
“Kami melihat masih lemahnya penerapan prokes bagi penyelenggaraan pendidikan apalagi di luar sekolah. Kesiapan sekolah dievaluasi,” kata Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Jepara itu.
Selanjutnya, sebagai fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Jepara sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan terhadap munculnya klaster baru di Kabupaten Jepara khususnya sektor pendidikan.
Seperti diketahui, Bupati menghentikan sementara PTM di semua sekolah di Jepara. Keputusan itu diambil berdasarkan intruksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, penutupan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
