Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Medcom.id/Roni)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Medcom.id/Roni)

Jabar Terbitkan Pergub Menuju New Normal

Nasional Virus Korona New Normal
Antara • 03 Juni 2020 13:46
Bandung: Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil, menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) penerapan PSBB proporsional sebagai persiapan menuju new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Ketentuan ini diatur dalam Pergub Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
 
"Pergub ditandatangani Sabtu, 30 Mei 2020, mengatur pedoman AKB dalam koridor PSBB Jawa Barat dalam level kewaspadaan. Karena sebenarnya Jabar belum bermaksud melepaskan secara penuh PSBB," ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, melansir Antara, Rabu, 3 Juni 2020.
 
Pergub 46 mencakup penentuan level kewaspadaan kabupaten/kota, pelaksanaan PSBB proporsional sesuai level kewaspadaan kabupaten/kota, protokol kesehatan per level kewaspadaan dalam rangka AKB, pengendalian dan pengamanan, serta monitoring evaluasi dan sanksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam penentuan level kewaspadaan, ada sembilan indikator yang dipakai Pemda Provinsi Jabar. Yakni laju orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), pasien positif kesembuhan, kematian, reproduksi instan, transmisi/kontak indeks, pergerakan orang, dan risiko geografi atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.
 
"Sembilan indikator ini berdasarkan kajian dan rekomendasi pakar epidemologi," terangnya.
 
Baca:Ganjar Pilih Tanamkan Disiplin Protokol Kesehatan
 
Dari sembilan indikator ini, menghasilkan lima level kewaspadaan kabupaten/kota. Level 1 Rendah yakni tidak ditemukan kasus positif, Level 2 Moderat yakni kasus ditemukan secara sporadis atau impor, Level 3 Cukup Berat yakni ada kluster tunggal, Level 4 Berat yakni ditemukan beberapa kluster, dan Level 5 Kritis yakni penularan pada komunitas.
 
"Lima level kewaspadaan ini kemudian melahirkan perlakuan atau protokol berbeda- beda per kabupaten/kota," jelasnya.
 
Setiawan mencontohkan, kabupaten/kota dengan Level 1 maka protokolnya normal; Level 2 jaga jarak; Level 3 PSBB parsial; Level 4 PSBB penuh; dan Level 5 protokolnya adalah Karantina (lockdown).
 
Kemudian juga diatur level kewaspadaan per kecamatan/kelurahan. Protokol kesehatannya kurang lebih sama dengan tingkat kabupaten/kota dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
 
Selain PSBB, Pergub 46 juga mengatur protokol kesehatan dalam rangka AKB yang perlakuannya sesuai dengan level kabupaten/kota. Dia mencontohkan, level 1 yang paling baik diperkenankan membuka tempat ibadah dengan syarat kapasitas maksimal 75 persen, pergerakan orang diizinkan antar provinsi, dan belajar di sekolah tapi hanya 50 persen siswa.
 
Kemudian, tempat wisata dibuka pukul 06.00 – 16.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan masih banyak aturan lain, aktivitas perbankan kapasitas 70 persen dengan pegawai 25 persen kerja di rumah dan 75 persen ke kantor.
 
Sebaliknya Level 5 yang paling kritis akan diberlakukan karantina dengan pergerakan dibatasi per desa/kelurahan bahkan per RT/RW. Pegawai 100 persen kerja di rumah, supermarket, minimarket, mal, sampai pasar tradisional tutup.
 
"Kabar baiknya tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori kritis," terangnya.
 
Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan kabupaten/kota yang hendak menerapkan AKB harus lebih dahulu mencabut status PSBB berbarengan dengan pengajuan AKB ke Kementerian Kesehatan.
 
"Harus diingat untuk melakukan AKB harus mencabut dulu status PSBB ke Menteri Kesehatan. Karena PSBB pun atas seizin menteri kesehatan. Ini yang saat ini sedang berproses difasilitasi provinsi," kata Daud.
 
Namun saat yang sama, ada 12 kabupaten/kota yang tetap menerapkan PSBB karena masih masuk zona kuning atau Level 3. Sementara 15 kabupaten/kota yang lain, dapat menerapkan AKB dengan syarat mencabut PSBB dan memohon AKB ke Menteri Kesehatan.
 
Daud juga meluruskan ihwal 102 kabupaten/kota yang diizinkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB) Pusat dan tidak ada satu pun daerah Jabar di dalamnya. Dia menerangkan yang dimaksud BNPB adalah 102 kabupaten/kota dengan daerah hijau.
 
Sementara menurut Presiden Joko Widodo, saat kunjungan ke Bekasi, jelas Daud, Jabar termasuk ke dalam empat provinsi yang diizinkan menerapkan AKB. Sisanya DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Provinsi Gorontalo.
 
"Jabar masuk ke dalam empat provinsi yang diizinkan. Makannya kita mengeluarkan AKB di lima level, ada 15 kab/kota di Level 2 atau zona biru dan 12 kabupaten kota di Level 3 zona kuning," jelasnya.
 

(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif