medcom.id, Semarang: Ribuan demonstran dari Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah secara tegas menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut mereka, kenaikan harga BBM memperparah kondisi perekonomian, terutama kehidupan buruh.
Harga baru BBM bersubsidi diperkirakan melambungkan inflasi pada 2015. Karenanya, buruh mendesak Gubernur Ganjar Pranowo menggunakan hak dan wewenangnya melakukan revisi terhadap usulan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Jateng dengan perkiraan inflasi akibat kenaikan harga BBM.
"Gubernur harus menghentikan pembahasan dan tahapan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang kebutuhan hidup layak (KHL) karena semakin menjauhkan dari kesejahteraan buruh dan tidak terbuka dalam pembahasanya," kata Koordinator Aksi, Nanang Setiyono, dalam orasinya di Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (18/11/2014).
Nanang menduga Gubernur bakal membuat kebijakan upah murah. Dugaan itu muncul lantaran kebiasaan pemerintah menghitung upah berdasarkan poin-poin KHL yang tak sesuai keinginan buruh. Menurut dia, KHL kerap diukur dengan barang yang biasa dipakai buruh atau barang-barang murah.
'"Bagaimana buruh akan meningkat kesejahteraanya jika ukuran yang digubah atas dasar upah riil yang tertinggal dari kenaikan tingkat harga murah?" ujar Nanang.
medcom.id, Semarang: Ribuan demonstran dari Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah secara tegas menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut mereka, kenaikan harga BBM memperparah kondisi perekonomian, terutama kehidupan buruh.
Harga baru BBM bersubsidi diperkirakan melambungkan inflasi pada 2015. Karenanya, buruh mendesak Gubernur Ganjar Pranowo menggunakan hak dan wewenangnya melakukan revisi terhadap usulan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Jateng dengan perkiraan inflasi akibat kenaikan harga BBM.
"Gubernur harus menghentikan pembahasan dan tahapan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang kebutuhan hidup layak (KHL) karena semakin menjauhkan dari kesejahteraan buruh dan tidak terbuka dalam pembahasanya," kata Koordinator Aksi, Nanang Setiyono, dalam orasinya di Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa (18/11/2014).
Nanang menduga Gubernur bakal membuat kebijakan upah murah. Dugaan itu muncul lantaran kebiasaan pemerintah menghitung upah berdasarkan poin-poin KHL yang tak sesuai keinginan buruh. Menurut dia, KHL kerap diukur dengan barang yang biasa dipakai buruh atau barang-barang murah.
'"Bagaimana buruh akan meningkat kesejahteraanya jika ukuran yang digubah atas dasar upah riil yang tertinggal dari kenaikan tingkat harga murah?" ujar Nanang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JCO)
