Palembang: Ombudsman Sumatra Selatan bakal membentuk tim khusus pengawasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Pengawasan khusus untuk menjamin seleksi penerimaan CPNS transparan dan adil yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, Adrian Agustiansyan, mengatakan pembentukan tim khusus ini juga agar nantinya laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti baik oleh pihak yang menyelenggarakan seperti di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat maupun oleh pihaknya sendiri.
"Pengawasan yang dilakukan Ombudsman dimulai sejak pada tahap pemberkasan awal seleksi administrasi hingga tahap pemberkasan akhir CPNS," kata Adrian saat dikonfirmasi, Selasa, 26 November 2019.
Adrian menjelaskan data 2018 lalu, Ombudsman Sumsel menerima 15 Laporan/Aduan dari masyarakat. Adapun ke 15 laporan tersebut terbagi menjadi dua aduan resmi dan 13 aduan tidak resmi alias bersifat konsultasi, jika ditotalkan ada 15 laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
Dua pengaduan resmi tersebut, pertama mengenai kejelasan formasi CPNS di Pemkot Palembang. Kedua mengenai kesalahan hasil administrasi pelamar di Kabupaten Banyuasin hal ini telah diselesaikan oleh penyelenggara.
Sementara ke-13 aduan lainnya masih bersifat belum lengkap hingga konsultasi pelamar mengenai help desk (kotak pengaduan) yang tidak berfungsi, kejelasan syarat administrasi, formasi dan sejumlah keluhan lainnya.
Ombudsman juga bakal menggandeng tim Satgas Saber Pungli Sumsel yang akan difokuskan dalam sektor pemberantasan calo ataupun tindakan lainnya.
"Kami berharap kepada pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang selaku leading sector penyelenggaraan ini untuk dapat belajar dari kesalahan di tahun lalu lakukan misalnya kurangnya persiapan jaringan komputer maupun soal teknis lainnya demi terlaksananya seleksi penerimaan CPNS yang nyaman, transparan, berkeadilan serta dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Palembang: Ombudsman Sumatra Selatan bakal membentuk tim khusus pengawasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Pengawasan khusus untuk menjamin seleksi penerimaan CPNS transparan dan adil yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel, Adrian Agustiansyan, mengatakan pembentukan tim khusus ini juga agar nantinya laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti baik oleh pihak yang menyelenggarakan seperti di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat maupun oleh pihaknya sendiri.
"Pengawasan yang dilakukan Ombudsman dimulai sejak pada tahap pemberkasan awal seleksi administrasi hingga tahap pemberkasan akhir CPNS," kata Adrian saat dikonfirmasi, Selasa, 26 November 2019.
Adrian menjelaskan data 2018 lalu, Ombudsman Sumsel menerima 15 Laporan/Aduan dari masyarakat. Adapun ke 15 laporan tersebut terbagi menjadi dua aduan resmi dan 13 aduan tidak resmi alias bersifat konsultasi, jika ditotalkan ada 15 laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
Dua pengaduan resmi tersebut, pertama mengenai kejelasan formasi CPNS di Pemkot Palembang. Kedua mengenai kesalahan hasil administrasi pelamar di Kabupaten Banyuasin hal ini telah diselesaikan oleh penyelenggara.
Sementara ke-13 aduan lainnya masih bersifat belum lengkap hingga konsultasi pelamar mengenai help desk (kotak pengaduan) yang tidak berfungsi, kejelasan syarat administrasi, formasi dan sejumlah keluhan lainnya.
Ombudsman juga bakal menggandeng tim Satgas Saber Pungli Sumsel yang akan difokuskan dalam sektor pemberantasan calo ataupun tindakan lainnya.
"Kami berharap kepada pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang selaku leading sector penyelenggaraan ini untuk dapat belajar dari kesalahan di tahun lalu lakukan misalnya kurangnya persiapan jaringan komputer maupun soal teknis lainnya demi terlaksananya seleksi penerimaan CPNS yang nyaman, transparan, berkeadilan serta dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DEN)
