Tangerang: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji penerapan work from home (WFH) di seluruh jajarannya. Hal tersebut bertujuan mengurangi polusi udara yang tengah menghantui Jabodetabek.
"Saya lagi review lagi apa kita perlu work from home (WFH). Saya masih review. Satu atau dua minggu lagi untuk kebijakannya keluar," ujarnya, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu, 16 Agustus 2023.
Menurut Erick, terkait polusi udara, ia mengajak jajaran Kementerian BUMN untuk beralih ke kendaraan listrik. Namun, hal itu belum bisa terealisasi lantaran ketersediaan kendaraan listrik di Tanah Air tidak mencukupi.
"Kami sebenarnya sudah ada keputusan dari satu tahun lalu, semua BUMN harus bermigrasi ke kendaraan listrik. Tapi untuk membeli mobil listrik ini, baru 20 ribu (ketersediaan unit). Jadi enggak mudah mendapatinya harus antre. Jadi kalau kapasitasnya dilebihkan, akan lebih mudah kami beralih," jelasnya.
"Kebijakan-kebijakan di seluruh Indonesia, terkait green economic, BUMN terus mendorongnya," lanjut dia.
Erick menuturkan, berdasarkan catatan dari pihak terkait, polusi udara ini dihasilkan dari tiga permasalahan, seperti penggunaan kendaraan, industri, dan power plane. Ia pun sempat menegur keras direksi dan komisaris PLN soal hasil polusi yang dihasilkan.
"Saya tegur keras. Padahal PLN dari 2017 sudah menjaga efek polusi itu. Mereka sudah taruh alat untuk mengurangi polusi udara. Selain itu juga kita mendorong penggunaan fasilitas kendaraan publik seperti MRT, LRT, dan transportasi umum lainnya untuk para pegawai pergi bekerja," ungkapnya.
Tangerang: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji penerapan
work from home (WFH) di
seluruh jajarannya. Hal tersebut bertujuan mengurangi polusi udara yang tengah menghantui Jabodetabek.
"Saya lagi
review lagi apa kita perlu
work from home (WFH). Saya masih
review. Satu atau dua minggu lagi untuk kebijakannya keluar," ujarnya, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu, 16 Agustus 2023.
Menurut Erick, terkait polusi udara, ia mengajak jajaran Kementerian BUMN untuk beralih ke kendaraan listrik. Namun, hal itu belum bisa terealisasi lantaran ketersediaan kendaraan listrik di Tanah Air tidak mencukupi.
"Kami sebenarnya sudah ada keputusan dari satu tahun lalu, semua BUMN harus bermigrasi ke kendaraan listrik. Tapi untuk membeli mobil listrik ini, baru 20 ribu (ketersediaan unit). Jadi enggak mudah mendapatinya harus antre. Jadi kalau kapasitasnya dilebihkan, akan lebih mudah kami beralih," jelasnya.
"
Kebijakan-kebijakan di seluruh Indonesia, terkait green economic, BUMN terus mendorongnya," lanjut dia.
Erick menuturkan, berdasarkan catatan dari pihak terkait, polusi udara ini dihasilkan dari tiga permasalahan, seperti penggunaan kendaraan, industri, dan power plane. Ia pun sempat menegur keras direksi dan komisaris PLN soal hasil polusi yang dihasilkan.
"Saya tegur keras. Padahal PLN dari 2017 sudah menjaga efek polusi itu. Mereka sudah taruh alat untuk mengurangi polusi udara. Selain itu juga kita mendorong penggunaan fasilitas kendaraan publik seperti MRT, LRT, dan transportasi umum lainnya untuk para pegawai pergi bekerja," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)