Makassar: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan sebanyak Rp3 triliun pagu anggaran untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Rehabilitasi dilakukan agar fungsi kawasan kembali seperti yang diharapkan.
"Kita anggarkan Rp3 triliun dari Rp9 triliun pagu anggaran khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung," kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 4 April 2019.
Atensi untuk merehabilitasi atau merestorasi hutan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar kawasan hutan khususnya yang berada di hulu bisa kembali sesuai dengan fungsinya.
Olehnya itu, sebelumnya pihak KLHK telah merancang sejak awal bagaimana konsep di setiap wilayah hutan di Indonesia yang saat ini dinilai mengalami kritis bisa direhabilitasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap daerah.
Bambang menambahkan bahwa nantinya penanaman pohon untuk pemulihan kawasan hutan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur waduk, dalam rangka pemenuhan kebutuhan air di daerah yang berada di sekitar waduk.
"Kami sudah bisa petakan semua kawasan hutan yang ada di Indonesia. Itulah mengapa dari sekarang kita menanam pohon sebanyak mungkin untuk diharapkan 5 tahun ke depan hutan akan kembali pada fungsiya, dengan pendekatan konservasi tanah dan air dan juga faktor lingkungan," katanya.
Untuk menjaga agar kawasan hutan tersebut bisa bertahan lama, maka pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan lindung untuk diberikan pekerjaan lain atau lahan di kawasan hutan produksi sehingga tidak mengganggu ekosistem.
"Kita sosialisasi dengan pendekatan prioritas seperti banjir, longsor, DAM, DAS, sehingga diharapkan bisa menambah produktivitas masyarakat, dan tidak mengganggu atau merusak kawasan hutan disektor hulu," jelasnya.
Makassar: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan sebanyak Rp3 triliun pagu anggaran untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Rehabilitasi dilakukan agar fungsi kawasan kembali seperti yang diharapkan.
"Kita anggarkan Rp3 triliun dari Rp9 triliun pagu anggaran khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung," kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 4 April 2019.
Atensi untuk merehabilitasi atau merestorasi hutan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar kawasan hutan khususnya yang berada di hulu bisa kembali sesuai dengan fungsinya.
Olehnya itu, sebelumnya pihak KLHK telah merancang sejak awal bagaimana konsep di setiap wilayah hutan di Indonesia yang saat ini dinilai mengalami kritis bisa direhabilitasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap daerah.
Bambang menambahkan bahwa nantinya penanaman pohon untuk pemulihan kawasan hutan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan infrastruktur waduk, dalam rangka pemenuhan kebutuhan air di daerah yang berada di sekitar waduk.
"Kami sudah bisa petakan semua kawasan hutan yang ada di Indonesia. Itulah mengapa dari sekarang kita menanam pohon sebanyak mungkin untuk diharapkan 5 tahun ke depan hutan akan kembali pada fungsiya, dengan pendekatan konservasi tanah dan air dan juga faktor lingkungan," katanya.
Untuk menjaga agar kawasan hutan tersebut bisa bertahan lama, maka pihaknya juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan lindung untuk diberikan pekerjaan lain atau lahan di kawasan hutan produksi sehingga tidak mengganggu ekosistem.
"Kita sosialisasi dengan pendekatan prioritas seperti banjir, longsor, DAM, DAS, sehingga diharapkan bisa menambah produktivitas masyarakat, dan tidak mengganggu atau merusak kawasan hutan disektor hulu," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
