Pekerja kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat turun dari bus antar-jemput pekerja. FOTO ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.
Pekerja kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat turun dari bus antar-jemput pekerja. FOTO ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

220.000 Warga Kabupaten Bekasi Menganggur

Nasional pengangguran ekonomi daerah
Antara • 07 Oktober 2021 22:28
Bekasi: Sebanyak 220.000 warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tercatat sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Hal tersebut diketahui berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di daerah itu yang disandingkan dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS).
 
"Angka pengangguran di Kabupaten Bekasi masih di angka 11,9% dari angkatan kerja. Sekitar 220.000-an orang. Relatif tetap angkanya meskipun naik dibanding sebelum pandemi covid-19," kata Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Suhup, di Cikarang, Kamis, 7 Oktober 2021.
 
Baca: Kakorlantas Beberkan Cara Jitu Turunkan Level PPKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengatakan berdasarkan data Disnaker, di Kabupaten Bekasi beroperasi 7.339 perusahaan. Banyaknya jumlah perusahaan itu ternyata tidak menjamin selesainya masalah pengangguran namun justru makin meningkat.
 
Ia menambahkan BPS mencatat pada Agustus 2020 angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menembus angka 11,54% dari angkatan kerja atau sebanyak 212.435 orang. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan 2019 lalu yang hanya 158.958 orang atau setara 8,4%.
 
"Pandemi covid-19 turut mempengaruhi kenaikan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi," jelas Suhup.
 
Pemerhati Ketenagakerjaan Bekasi Ahmad Noor mengaku tingginya pengangguran di Kabupaten Bekasi salah satunya disebabkan karena minimnya komitmen pemerintah daerah. Berbagai balai latihan kerja (BLK) yang dibangun selama ini pun tidak mampu mencetak tenaga kerja yang sepenuhnya dibutuhkan oleh industri.
 
"Balai yang dimiliki pemerintah hanya mampu mencetak puluhan orang sedangkan jumlah pengangguran mencapai ratusan ribu. Mau sampai kapan pengangguran ini bisa terserap. Bahkan biaya membuat balai latihan kerja, operasional dan segala kebutuhannya bisa jadi tidak sebanding dengan angkatan kerja yang dihasilkan," ungkapnya.
 
Peraturan Bupati Bekasi terkait perluasan kesempatan kerja bagi warga lokal juga dinilai belum berjalan optimal. Selain itu, kata dia, arus urbanisasi yang tidak terkendali turut membuat ribuan pabrik di wilayahnya banyak diisi warga luar daerah.
 
"Kalaupun di suatu perusahaan itu isinya warga ber-KTP Kabupaten Bekasi, bisa jadi sebenarnya bukan warga lokal atau warga setempat tapi warga luar yang bekerja di Bekasi. Sebetulnya tidak masalah, tapi bagaimana dengan industri sebanyak ini, warga lokalnya idealnya bisa mendapat pekerjaan, bukan malah menganggur," ujar Ahmad Noor.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif