Makassar: Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mencatat bahwa hoaks atau berita bohong terkait vaksin covid-19 menyulitkan pemerintah dan para tenaga kesehatan di wilayah pedesaan untuk melakukan vaksinasi.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Arman Bausat mengatakan penerimaan masyarakat di wilayah pinggiran kurang responsif terhadap pelaksanaan vaksinasi. Termasuk saat dijangkau lewat mobile vaksinasi.
"Kami yang mendatangi mereka melalui mobile vaksinasi tapi kembali tingkat penerimaan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, seperti hoaks vaksin yang sudah telanjur diterima warga pedesaan," kata Arman di Makassar, Jumat, 26 November 2021.
"Rata-rata yang belum divaksin adalah warga daerah pinggiran yang tingkat pengetahuannya masih sangat minim pada upaya pencegahan penyebaran virus corona ini," imbuhnya.
Baca: Babinsa di Sinjai Keliling Desa, Bujuk Warga untuk Ikut Vaksinasi
Penyebaran hoaks terkait bahaya vaksinasi semakin diperparah dengan rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan terhadap manfaat vaksinasi.
Arman mengakui pelaksanaan vaksinasi di wilayah perkotaan, mulai dari ibu kota provinsi, kabupaten hingga kecamatan tidak mengalami hambatan serius dalam mengajak warga setempat suntik vaksin covid-19.
Sementara daerah pedesaan jauh lebih banyak daripada perkotaan. Sehingga saat ini, upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dinilai sangat berat.
"Makanya sekarang perjuangan kita sangat berat, jangkauan berat, akses berat, keinginan dan kesadaran juga berat," ujar Arman.
Arman mengemukakan, pada kondisi seperti ini harus ada keterpaduan antara TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Tidak lagi mengejar target masing-masing sesuai target pemerintah pusat yakni 60 persen pemerintah provinsi, 20 persen TNI dan 20 persen Polri.
''Meski kelihatan menyatu tapi masing-masing ada target dan fokus kejar targetnya. Terkait ini, Kapolda Sulsel telah mengusulkan untuk menghentikan kuota target tersebut kepada Presiden saat menjemput Joko Widodo di Makassar," katanya menjelaskan.
Makassar: Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan mencatat bahwa hoaks atau berita bohong terkait vaksin covid-19 menyulitkan pemerintah dan para tenaga kesehatan di wilayah pedesaan untuk melakukan vaksinasi.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Arman Bausat mengatakan penerimaan masyarakat di wilayah pinggiran kurang responsif terhadap pelaksanaan vaksinasi. Termasuk saat dijangkau lewat mobile vaksinasi.
"Kami yang mendatangi mereka melalui mobile vaksinasi tapi kembali tingkat penerimaan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, seperti hoaks vaksin yang sudah telanjur diterima warga pedesaan," kata Arman di Makassar, Jumat, 26 November 2021.
"Rata-rata yang belum divaksin adalah warga daerah pinggiran yang tingkat pengetahuannya masih sangat minim pada upaya pencegahan penyebaran virus corona ini," imbuhnya.
Baca: Babinsa di Sinjai Keliling Desa, Bujuk Warga untuk Ikut Vaksinasi
Penyebaran hoaks terkait bahaya vaksinasi semakin diperparah dengan rendahnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan terhadap manfaat vaksinasi.
Arman mengakui pelaksanaan vaksinasi di wilayah perkotaan, mulai dari ibu kota provinsi, kabupaten hingga kecamatan tidak mengalami hambatan serius dalam mengajak warga setempat suntik vaksin covid-19.
Sementara daerah pedesaan jauh lebih banyak daripada perkotaan. Sehingga saat ini, upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dinilai sangat berat.
"Makanya sekarang perjuangan kita sangat berat, jangkauan berat, akses berat, keinginan dan kesadaran juga berat," ujar Arman.
Arman mengemukakan, pada kondisi seperti ini harus ada keterpaduan antara TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Tidak lagi mengejar target masing-masing sesuai target pemerintah pusat yakni 60 persen pemerintah provinsi, 20 persen TNI dan 20 persen Polri.
''Meski kelihatan menyatu tapi masing-masing ada target dan fokus kejar targetnya. Terkait ini, Kapolda Sulsel telah mengusulkan untuk menghentikan kuota target tersebut kepada Presiden saat menjemput Joko Widodo di Makassar," katanya menjelaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
