medcom.id, Sorong: Kasus Labora Sitorus, mantan polisi yang divonis 15 tahun penjara karena pencucian uang dan pencurian kayu, memasuki babak baru. Labora berencana melayangkan peninjauan kembali (PK) atas putusan hukumnya itu.
Guna melakukan PK putusan Labora Sitorus, tim kuasa hukumya yang dipimpin Muchtar Pakpahan mendatangi Pengadilan Negeri Sorong, untuk melihat dan pemeriksaan berkas perkara Labora.
Muchtar Pakpahan mengatakan, kedatangannya bersama tim di Pengadilan dan beberapa pihak terkait di Kota Sorong, untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan mengajukan PK putusan Labora.
Ia mengatakan, pengumpulan data belum final namun data yang telah dikumpulkan sudah cukup kuat sebagai dasar untuk pengajuan PK. "Kami belum bisa memastikan kapan mengajukan PK karena pengumpulan data masih terus berlanjut hingga mendapat data-data yang benar-benar akurat dan dapat dijadikan alasan kuat untuk PK," ujar dia.
Muchtar menilai banyak kejanggalan dalam perkara Labora Sitorus namun ia belum bisa menyebut kejanggalan tersebut karena pengumpulan data belum final.
Selain sebagai kuasa hukum, menurut Muchtar, ia adalah ketua serikat buruh yang sangat prihatin terhadap kasus Labora yang menyebabkan sekitar 600 orang kehilangan pekerjaan.
"Menciptakan lapangan kerja bagi 600 orang masyarakat tidaklah mudah. Sebab itu, kami mengupayakan agar ada keadilan yang sesungguhnya terhadap Labora serta perusahaannya bisa beroperasi kembali menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ungkap dia. (Antara)
medcom.id, Sorong: Kasus Labora Sitorus, mantan polisi yang divonis 15 tahun penjara karena pencucian uang dan pencurian kayu, memasuki babak baru. Labora berencana melayangkan peninjauan kembali (PK) atas putusan hukumnya itu.
Guna melakukan PK putusan Labora Sitorus, tim kuasa hukumya yang dipimpin Muchtar Pakpahan mendatangi Pengadilan Negeri Sorong, untuk melihat dan pemeriksaan berkas perkara Labora.
Muchtar Pakpahan mengatakan, kedatangannya bersama tim di Pengadilan dan beberapa pihak terkait di Kota Sorong, untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan mengajukan PK putusan Labora.
Ia mengatakan, pengumpulan data belum final namun data yang telah dikumpulkan sudah cukup kuat sebagai dasar untuk pengajuan PK. "Kami belum bisa memastikan kapan mengajukan PK karena pengumpulan data masih terus berlanjut hingga mendapat data-data yang benar-benar akurat dan dapat dijadikan alasan kuat untuk PK," ujar dia.
Muchtar menilai banyak kejanggalan dalam perkara Labora Sitorus namun ia belum bisa menyebut kejanggalan tersebut karena pengumpulan data belum final.
Selain sebagai kuasa hukum, menurut Muchtar, ia adalah ketua serikat buruh yang sangat prihatin terhadap kasus Labora yang menyebabkan sekitar 600 orang kehilangan pekerjaan.
"Menciptakan lapangan kerja bagi 600 orang masyarakat tidaklah mudah. Sebab itu, kami mengupayakan agar ada keadilan yang sesungguhnya terhadap Labora serta perusahaannya bisa beroperasi kembali menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," ungkap dia.
(Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
