medcom.id, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjembatani pertemuan antara bupati dan investor. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat klasterisasi desa-desa.
"Salah satu program kementerian yang utama adalah klasterisasi desa-desa. Untuk mempercepat agar desa fokus pada satu produk unggulan," kata Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo, dalam keterangan tertulis, Rabu 3 Mei 2017.
Klasterisasi desa merupakan program Kementerian Desa untuk memetakan produk unggulan di setiap desa. Dengan begitu, setiap desa memiliki skala produksi yang besar dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Program ini adalah upaya untuk menerjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa betul-betul efektif.
Sebagai langkah awal, Kementerian Desa mempertemukan empat bupati dengan sejumlah investor dan perwakilan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Kantor Kementerian Desa, Kalibata Jakarta Selatan, kemarin. Keempat Bupati itu antara lain Bupati Minahasa Utara, Bupati Tanah Laut, Bupati Poso, dan Bupati Manokwari Selatan.
Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Salah satu yang disepakati dalam pertemuan itu adalah Kabupaten Monokwari Selatan bersedia memberikan lahan secara gratis kepada investor. "Jadi dengan ini investor juga akan senang masuk ke daerah-daerah terpencil," ujarnya.
Hasil pertemuan, kata Eko, akan terus dievaluasi dengan menggelar pertemuan rutin. Satu bulan ke depan, pertemuan yang sama akan kembali digelar untuk melihat progres di lapangan.
"Jadi, langsung kita jembatani dengan dunia usaha. Ada bank juga dan beberapa kementerian terkait," ujarnya.
Ia mencontohkan Minahasa Utara yang memiliki kelebihan di komoditas kelapa. "Kita jembatani dengan investor," ujarnya.
Ke depan, Kementerian Desa akan mengundang 5-10 bupati setiap minggunya. Terutama bupati dari daerah yang siap dengan produk unggulannya.
Menteri Eko berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan hal konkret yang dapat langsung direalisasikan di desa. Karena, menurutnya, saat ini telah banyak kabupaten yang tertarik dengan program Produk Unggulan desa.
"Dulu saya mengajak 42 bupati untuk ikut dalam program ini. Hanya 24 kabupaten yang tertarik. Sekarang, setelah berhasil, justru banyak kabupaten-kabupaten yang datang ke saya," ujar Eko.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjembatani pertemuan antara bupati dan investor. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat klasterisasi desa-desa.
"Salah satu program kementerian yang utama adalah klasterisasi desa-desa. Untuk mempercepat agar desa fokus pada satu produk unggulan," kata Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo, dalam keterangan tertulis, Rabu 3 Mei 2017.
Klasterisasi desa merupakan program Kementerian Desa untuk memetakan produk unggulan di setiap desa. Dengan begitu, setiap desa memiliki skala produksi yang besar dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Program ini adalah upaya untuk menerjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa betul-betul efektif.
Sebagai langkah awal, Kementerian Desa mempertemukan empat bupati dengan sejumlah investor dan perwakilan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Kantor Kementerian Desa, Kalibata Jakarta Selatan, kemarin. Keempat Bupati itu antara lain Bupati Minahasa Utara, Bupati Tanah Laut, Bupati Poso, dan Bupati Manokwari Selatan.
Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Salah satu yang disepakati dalam pertemuan itu adalah Kabupaten Monokwari Selatan bersedia memberikan lahan secara gratis kepada investor. "Jadi dengan ini investor juga akan senang masuk ke daerah-daerah terpencil," ujarnya.
Hasil pertemuan, kata Eko, akan terus dievaluasi dengan menggelar pertemuan rutin. Satu bulan ke depan, pertemuan yang sama akan kembali digelar untuk melihat progres di lapangan.
"Jadi, langsung kita jembatani dengan dunia usaha. Ada bank juga dan beberapa kementerian terkait," ujarnya.
Ia mencontohkan Minahasa Utara yang memiliki kelebihan di komoditas kelapa. "Kita jembatani dengan investor," ujarnya.
Ke depan, Kementerian Desa akan mengundang 5-10 bupati setiap minggunya. Terutama bupati dari daerah yang siap dengan produk unggulannya.
Menteri Eko berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan hal konkret yang dapat langsung direalisasikan di desa. Karena, menurutnya, saat ini telah banyak kabupaten yang tertarik dengan program
Produk Unggulan desa.
"Dulu saya mengajak 42 bupati untuk ikut dalam program ini. Hanya 24 kabupaten yang tertarik. Sekarang, setelah berhasil, justru banyak kabupaten-kabupaten yang datang ke saya," ujar Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
