Bogor: Kepala daerah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi (Bodebek), Jawa Barat, ingin kereta listrik atau commuter line (KRL) berhenti beroperasi sementara selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Kami menyarankan menutup total operasional selama 14 hari selama PSBB. Tujuannya menyelamatkan jiwa manusia agar tidak terpapar virus covid-19," ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, Selasa, 14 April 2020.
Menurut Dedie, moda transportasi massal berisiko tinggi dalam penularan virus. Sedangkan pengendalian terhadap pengguna KRL lemah.
"Kita tidak bisa menjamin pembatasan sosial distancing di dalam kereta api bisa terwujud. Buktinya terjadi penumpukan-penumpukan penumpang di setiap stasiun," ungkap dia.
Baca juga: Ridwan Kamil Teken Pergub PSBB di Jawa Barat
Selain itu, Dedie meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerinci sektor apa saja yang masih berjalan dan berdampak terhadap lima daerah penyangga. Sebab masih ada warga dari lima daerah itu yang masih beraktivitas ke Jakarta.
"Kalau memang hal itu bisa dipetakan, kami juga akan melakukan langkah yang lebih tegas. Warga dari wilayah Bogor dan Bekasi aktivitasnya bisa ditekan," kata Dedie.
Andai tak bida disetop, Dedie memberi alternatif operasional hanya pada jam-jam tertentu. Misalnya selama jam sibuk di pagi dan sore hari.
"Keluhan penumpukan bukan hanya di Stasiun Bogor. Ini artinya ada masalah pada ketidakmampuan pemerintah melakukan social distancing pada sarana transportasi kereta api," jelasnya.
Bogor: Kepala daerah di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi (Bodebek), Jawa Barat, ingin kereta listrik atau commuter line (KRL) berhenti beroperasi sementara selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Kami menyarankan menutup total operasional selama 14 hari selama PSBB. Tujuannya menyelamatkan jiwa manusia agar tidak terpapar virus covid-19," ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, Selasa, 14 April 2020.
Menurut Dedie, moda transportasi massal berisiko tinggi dalam penularan virus. Sedangkan pengendalian terhadap pengguna KRL lemah.
"Kita tidak bisa menjamin pembatasan sosial distancing di dalam kereta api bisa terwujud. Buktinya terjadi penumpukan-penumpukan penumpang di setiap stasiun," ungkap dia.
Baca juga:
Ridwan Kamil Teken Pergub PSBB di Jawa Barat
Selain itu, Dedie meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerinci sektor apa saja yang masih berjalan dan berdampak terhadap lima daerah penyangga. Sebab masih ada warga dari lima daerah itu yang masih beraktivitas ke Jakarta.
"Kalau memang hal itu bisa dipetakan, kami juga akan melakukan langkah yang lebih tegas. Warga dari wilayah Bogor dan Bekasi aktivitasnya bisa ditekan," kata Dedie.
Andai tak bida disetop, Dedie memberi alternatif operasional hanya pada jam-jam tertentu. Misalnya selama jam sibuk di pagi dan sore hari.
"Keluhan penumpukan bukan hanya di Stasiun Bogor. Ini artinya ada masalah pada ketidakmampuan pemerintah melakukan social distancing pada sarana transportasi kereta api," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
