Tangerang: Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Selatan, mendorong pembentukan panitia khusus (pansus), guna menjawab permasalahan belasan ribu pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Edaran Kementerian PAN RB, tentang penataan pegawai non ASN atau honorer.
"Kita ingin menyuarakan terkait kebijakan Menpan RB soal tenaga honorer. Fraksi Demokrat menginisiasi agar kiranya dapat dibentuk Pansus tenaga honorer," ungkap Ketua Fraksi Partai Demoktrat Kota Tangsel, Rizki Jonis, di gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis 1 September 2022.
Dia berharap, dengan pembentukan Pansus, nasib honorer yang bekerja di kantor-kantor Dinas Pemkot Tangsel lebih jelas dan dapat membantu pemerintah kota untuk mencari jalan keluar terkait persoalan tersebut.
Dia pun meminta Pemkot Tangsel seharusnya juga dapat segera mengambil langkah-langkah tepat dalam memutuskan nasib tenaga honorer.
Apalagi wacana alih daya tenaga honorer menjadi pegawai outsourcing, dianggapnya kurang tepat dijadikan solusi atas persoalan yang ada. Sebab, pegawai administratif tidak masuk dalam bagian yang akan ditampung oleh outsourcing.
"Ada anggapan mau di-outsourcing-kan, sedangkan di outsourcing itu, tidak ada tenaga administratif. Saat ini di Tangsel banyak tenaga honorer di bagian administrasi, mau kemana mereka," katanya.
Dirinya juga meminta agar pembentukan Pansus terkait tenaga honorer di Kota Tangsel, dapat didukung oleh semua Fraksi di DPRD Kota Tangsel.
"Ini baru kita inisiasikan. Setelah kita menginisiasi itu, mudah-mudahan fraksi lain mendukung demi kebaikan tenaga honorer di Kota Tangsel," jelasnya.
Tangerang: Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangerang Selatan, mendorong pembentukan panitia khusus (pansus), guna menjawab permasalahan belasan ribu pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Edaran Kementerian PAN RB, tentang penataan
pegawai non ASN atau honorer.
"Kita ingin menyuarakan terkait kebijakan Menpan RB soal tenaga honorer. Fraksi Demokrat menginisiasi agar kiranya dapat dibentuk Pansus tenaga honorer," ungkap Ketua Fraksi Partai Demoktrat Kota Tangsel, Rizki Jonis, di gedung DPRD Kota Tangsel, Kamis 1 September 2022.
Dia berharap, dengan
pembentukan Pansus, nasib honorer yang bekerja di kantor-kantor Dinas Pemkot Tangsel lebih jelas dan dapat membantu pemerintah kota untuk mencari jalan keluar terkait persoalan tersebut.
Dia pun meminta Pemkot Tangsel seharusnya juga dapat segera mengambil langkah-langkah tepat dalam memutuskan nasib tenaga honorer.
Apalagi wacana alih daya tenaga honorer menjadi pegawai
outsourcing, dianggapnya kurang tepat dijadikan solusi atas persoalan yang ada. Sebab, pegawai administratif tidak masuk dalam bagian yang akan ditampung oleh
outsourcing.
"Ada anggapan mau di-
outsourcing-kan, sedangkan di
outsourcing itu, tidak ada tenaga administratif. Saat ini di Tangsel banyak
tenaga honorer di bagian administrasi, mau kemana mereka," katanya.
Dirinya juga meminta agar pembentukan Pansus terkait tenaga honorer di Kota Tangsel, dapat didukung oleh semua Fraksi di DPRD Kota Tangsel.
"Ini baru kita inisiasikan. Setelah kita menginisiasi itu, mudah-mudahan fraksi lain mendukung demi kebaikan tenaga honorer di Kota Tangsel," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
