Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan bahwa salah satu resolusi lembaganya pada tahun 2023 adalah sikat sindikat mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Komitmen tersebut menurut dia merupakan langkah untuk melindungi dan memuliakan para PMI yang notabene merupakan penyumbang bagi devisa negara.
"Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal PMI adalah harga mati. Ini pesan kami, tidak ada kata kompromi dalam penempatan ilegal PMI. Perlindungan PMI adalah harga mati," kata Benny, Selasa, 31 Januari 2023.
Benny mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus bekerja.
"Kita tidak mengenal kata lelah untuk melindungi PMI. Kata lelah mendekatkan diri kita pada sikap menyerah. Dan jika sekali saja kita menyerah, maka selamanya kita kalah," kata Benny.
Menurut dia, praktik perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Bisnis kotor para sindikat dan mafia ini harus dihentikan dan para pelakunya hatus dipenjarakan bahkan dimiskinkan dari kekayaan yang diperoleh dari seluruh kejahatannya.
"Perlindungan kepada PMI adalah perlindungan utuh dan menyeluruh," tegas Benny.
Selain itu Benny juga mendorong pada tahun 2023, agar dilakukan perluasan penempatan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P), untuk beberapa negara baru penempatan.
Menurutnya, aneh jika BP2MI yang sudah berdiri sejak bernama BNP2TK 16 tahun yang lalu, namun skema G To G hanya berlaku dengan dua negara saja, yaitu Jepang dan Korea Selatan.
"Karena itu kami akan memberikan dukungan agar kemnaker sesuai kewenagannya, memperluas kebijakan kerja sama dengan negara-negara lain dengan skema G to G serta G to P," ungkap Benny.
Benny lantas mengungkapkan pencapaian pada Tahun 2023 BP2MI dalam penempatan PMI ke luar negeri.
“Alhamdulillah, pada tahun 2022 lalu, telah terlaksana kerja sama untuk penempatan G to G Jerman, dan pelepasan PMI Jerman pada 16 Januari 2023. Jika negara turut campur dalam proses penempatan PMI, dari sebelum berangkat, sesaat berangkat, masa kerja, sampai pada akhir masa kerja, maka negara harusnya yakin percaya diri, bahwa pelindungan menyeluruh dan perlakuan hormat, sepenuhnya bisa diberikan kepada PMI,” ucap Benny.
Menurut Benny, resolusi BP2MI pada 2023 diarahkan agar tranformasi yang sedang berjalan menuju tata kelola penempatan dan pindungan PMI, akan lebih cepat dirasakan. Perubahan besar yang sedang berjalan, lebih cepat diwujudnyatakan.
Resolusi 2023 BP2Ml bisa tercapai melalui beberapa langkah. Pertama; melalui penguatan kelembagaan, kedua; penerbitan berbagai regulasi yang menunjukan negara tidak sekedar hadir tapi juga berpihak kepada PMI dan keluarganya, ketiga; kebijakan yang secara operasional efektif dan efisien melalui pelayan yang cepat, mudah dan murah secara biaya.
Kemudian keempat: penyediaan fasilitas istimewa sebagai bentuk penghormatan dan upaya memuliakan PMI, kelima; Pemberantasan dan penegakan hukum secara tuntas dari hulu keh ilir atas setiap praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang.
"Keenam; pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan secara utuh kepada PMI dan keluarganya,” ujar Benny.
Selain itu Benny juga menegaskan para pegawai BP2MI tidak boleh berleha-leha, karena gaji dan tunjangan yang dinikmati bersumber dari rakyat (PMI) sehingga wajib mengabdi untuk rakyat.
Dia menjelaskan menyangkut penguatan kelembagaan BP2MI, diharapkan tidak ada yang menganggap program dan cita-cita yang disusun, dipresentasikan sebagai sesuatu hal yang tidak mungkin terwujud. Atau juga dianggap sebagai semacam lelucon.
“Saya serius, bahwa kita akan melaksanakan ini semua. Terdapat perubahan lainnya telah sukses dan secara gembira, tanpa paksanaan kita lakukan itu demi PMI,” katanya.
Hal itu menurut dia termasuk fasilitas VVIP, Program KUR, KTA, menggratiskan preliminary yang dilaksanakan 5 hari 5 malam. Karantina sebelum berangkatnya PMI dilakukan secara gratis, acara pelepasan PMI di hotel mewah tidak dibebankan anggarannya ke PMI.
Benny menjelaskan target perlindungan PMI diimplementasikan dalam langkah yaitu penanganan pemulangan, legislasi regulasi BP2MI, pemberdayaan PMI, inovasi layanan BP2MI. Selanjutnya juga berkaitan dengan perjuangan BP2MI mewujudkan kesejahteraan bagi PMI dan keluarganya.
“Tugas mulia kita mengangkat derajat PMI, berlahan telah terlaksana,” katanya.
Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan bahwa salah satu resolusi lembaganya pada tahun 2023 adalah sikat sindikat mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Komitmen tersebut menurut dia merupakan langkah untuk melindungi dan memuliakan para PMI yang notabene merupakan penyumbang bagi devisa negara.
"Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal PMI adalah harga mati. Ini pesan kami, tidak ada kata kompromi dalam penempatan ilegal PMI. Perlindungan PMI adalah harga mati," kata Benny, Selasa, 31 Januari 2023.
Benny mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus bekerja.
"Kita tidak mengenal kata lelah untuk melindungi PMI. Kata lelah mendekatkan diri kita pada sikap menyerah. Dan jika sekali saja kita menyerah, maka selamanya kita kalah," kata Benny.
Menurut dia, praktik perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Bisnis kotor para sindikat dan mafia ini harus dihentikan dan para pelakunya hatus dipenjarakan bahkan dimiskinkan dari kekayaan yang diperoleh dari seluruh kejahatannya.
"Perlindungan kepada PMI adalah perlindungan utuh dan menyeluruh," tegas Benny.
Selain itu Benny juga mendorong pada tahun 2023, agar dilakukan perluasan penempatan skema
Government to Government (G to G), serta
Government to Private (G to P), untuk beberapa negara baru penempatan.
Menurutnya, aneh jika BP2MI yang sudah berdiri sejak bernama BNP2TK 16 tahun yang lalu, namun skema G To G hanya berlaku dengan dua negara saja, yaitu Jepang dan Korea Selatan.
"Karena itu kami akan memberikan dukungan agar kemnaker sesuai kewenagannya, memperluas kebijakan kerja sama dengan negara-negara lain dengan skema G to G serta G to P," ungkap Benny.
Benny lantas mengungkapkan pencapaian pada Tahun 2023 BP2MI dalam penempatan PMI ke luar negeri.
“Alhamdulillah, pada tahun 2022 lalu, telah terlaksana kerja sama untuk penempatan G to G Jerman, dan pelepasan PMI Jerman pada 16 Januari 2023. Jika negara turut campur dalam proses penempatan PMI, dari sebelum berangkat, sesaat berangkat, masa kerja, sampai pada akhir masa kerja, maka negara harusnya yakin percaya diri, bahwa pelindungan menyeluruh dan perlakuan hormat, sepenuhnya bisa diberikan kepada PMI,” ucap Benny.
Menurut Benny, resolusi BP2MI pada 2023 diarahkan agar tranformasi yang sedang berjalan menuju tata kelola penempatan dan pindungan PMI, akan lebih cepat dirasakan. Perubahan besar yang sedang berjalan, lebih cepat diwujudnyatakan.
Resolusi 2023 BP2Ml bisa tercapai melalui beberapa langkah. Pertama; melalui penguatan kelembagaan, kedua; penerbitan berbagai regulasi yang menunjukan negara tidak sekedar hadir tapi juga berpihak kepada PMI dan keluarganya, ketiga; kebijakan yang secara operasional efektif dan efisien melalui pelayan yang cepat, mudah dan murah secara biaya.
Kemudian keempat: penyediaan fasilitas istimewa sebagai bentuk penghormatan dan upaya memuliakan PMI, kelima; Pemberantasan dan penegakan hukum secara tuntas dari hulu keh ilir atas setiap praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang.
"Keenam; pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan secara utuh kepada PMI dan keluarganya,” ujar Benny.
Selain itu Benny juga menegaskan para pegawai BP2MI tidak boleh berleha-leha, karena gaji dan tunjangan yang dinikmati bersumber dari rakyat (PMI) sehingga wajib mengabdi untuk rakyat.
Dia menjelaskan menyangkut penguatan kelembagaan BP2MI, diharapkan tidak ada yang menganggap program dan cita-cita yang disusun, dipresentasikan sebagai sesuatu hal yang tidak mungkin terwujud. Atau juga dianggap sebagai semacam lelucon.
“Saya serius, bahwa kita akan melaksanakan ini semua. Terdapat perubahan lainnya telah sukses dan secara gembira, tanpa paksanaan kita lakukan itu demi PMI,” katanya.
Hal itu menurut dia termasuk fasilitas VVIP, Program KUR, KTA, menggratiskan preliminary yang dilaksanakan 5 hari 5 malam. Karantina sebelum berangkatnya PMI dilakukan secara gratis, acara pelepasan PMI di hotel mewah tidak dibebankan anggarannya ke PMI.
Benny menjelaskan target perlindungan PMI diimplementasikan dalam langkah yaitu penanganan pemulangan, legislasi regulasi BP2MI, pemberdayaan PMI, inovasi layanan BP2MI. Selanjutnya juga berkaitan dengan perjuangan BP2MI mewujudkan kesejahteraan bagi PMI dan keluarganya.
“Tugas mulia kita mengangkat derajat PMI, berlahan telah terlaksana,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
