Pemerintah Tak Bisa Halangi Wisatawan Datang ke Yogyakarta

Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan tak bisa membatasi jumlah masyarakat atau wisatawan yang masuk. Kedatangan wisatawan diprediksi tak terelakkan menyusul penghapusan tes antigen dan tes polymerase chain reaction (PCR).  "Orang diingatkan enggak ke Jogja, enggak bisa. (Mereka) berbondong-bondong banyak orang. Apalagi bepergian tidak perlu menunjukkan hasil antigen atau PCR," kata Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, di Yogyakarta, Rabu, 9 Maret 2022.  Kadarmanta mengatakan kebijakan tersebut sudah mengindikasikan menuju endemi. Meskipun, kata dia, pihaknya menyebut kebijakan tanpa tes antigen ataupun PCR bagi pelaku perjalanan tak bisa menjamin bebas virus.  Ia memperkirakan potensi lonjakan kasus akan bisa terjadi buntut dari kebijakan itu. Meskipun, ia mengaku memahami jika dampak varian Omicron tidak fatal selagi sudah mendapat vaksin lengkap hingga booster.  Baca: KAI Daop 4 Semarang Masih Layani Tes Usap Antigen "Ekonomi memang harus tetap jalan. Tes (antigen dan PCR) juga biaya tinggi. Belum lagi kelangkaan reagen. Ini saya kira sudah dipertimbangkan masak-masak oleh pemerintah," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY ini.  Menurut dia, saat ini pemerintah di daerah hanya bisa menjalankan keputusan pusat. Potensi lonjakan wisatawan kemungkinan tak bisa terelakkan di Yogyakarta.  "Nggak ada masalah kita lakukan. Saat di Jogja (wisatawan) diawasi dengan baik. Prokes harus sudah jadi gaya hidup. Pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer," katanya.  Di sisi lain, wacana penyekatan wilayah dinilai tak mungkin lagi dilakukan. Kadarmanta menyatakan tak ada perintah pemerintah pusat untuk melakukan penyekatan wilayah. "Pertimbangan penyekatan ya jalannya ekonomi. Caranya ya wisata harus lebih ketat (prokes). Ekonomi tetap harus jalan," ungkap dia.