Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB) I Gde Putu Aryadi. (ANTARA/Nur Imansyah).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB) I Gde Putu Aryadi. (ANTARA/Nur Imansyah).

Belum Ada Laporan Pengaduan THR Lebaran di NTB

Nasional Upah tunjangan hari raya Lebaran 2022
Antara • 21 April 2022 12:38
Mataram: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gde Putu Aryadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan pengaduan dari pekerja soal Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1443 Hijriah.
 
"Laporan belum ada, karena batas waktu THR adalah H-7," kata Kadisnakertrans NTB I Gde Putu Aryadi di Mataram, Kamis, 21 April 2022.
 
Ia menyatakan pihaknya hanya melakukan pengawasan terhadap THR dari perusahaan ke pekerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau di luar itu bukan kewenangan Disnakertrans," ujarnya.
 
Aryadi menyampaikan Disnakertrans sudah membentuk posko layanan aduan THR sejak Minggu, 17 April 2022. Hal ini untuk memastikan perusahaan melaksanakan pembayaran hak karyawan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 
Baca juga: Disnaker DIY Terima 11 Aduan Pembayaran THR
 
"Kami juga menerima konsultasi bagi karyawan yang ingin bertanya bagaimana menghitung besaran THR yang didapat," katanya.
 
Ia menyebutkan jumlah perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans NTB sampai saat ini sebanyak 2.700 perusahaan. Namun, faktanya banyak di luar yang terdaftar itu yakni UMKM. Jumlahnya pun ada ratusan ribu.
 
"Kami mengimbau perusahaan di daerah ini dapat menunaikan kewajiban pembayaran THR kepada para pekerja dan karyawan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
 
Aryadi menyampaikan, bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR, ada sanksi yang akan diberikan. Hanya saja pihaknya tidak mengedepankan pemberian sanksi dulu melainkan mendorong ada upaya komunikasi antara perusahaan dan karyawan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
 
"Kalau sanksi itu pasti ada dan juga denda. Kalau tahun lalu tidak ada sanksi karena banyak karyawan yang dirumahkan akibat pandemi covid-19. Sekarang banyak usaha yang sudah mulai jalan. Namun kalau ada persoalan kita selesaikan secara bersama dulu," jelasnya.
 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif