Bandung: Pakar Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai wacana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memindahkan ibu kota tidak memiliki dasar. Aspirasi Ridwan Kamil itu pun dipandang hanya mengikuti langkah Presiden Joko Widodo.
Asep menuturkan, saat ini tengah menjadi perbincangan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Hal itu pun dinilai menjadi dasar Emil mengikuti jejak Jokowi untuk melakukan terobosan dengan memindahkan ibu kota.
"Jangan jangan ini hanya tuturut munding (ikut-ikutan). Nasional hayang (ingin) pindah, ya iseng saja Jabar juga pengen ikut pindah ibu kotanya," kata Asep saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 29 Agustus 2019.
Asep menuturkan, Jabar saat ini tidak dalam keadaan urgensi untuk memindahkan ibu kota dari Kota Bandung ke lokasi lain. Terlebih saat ini, Bandung masih layak untuk menjadi ibu kota meski kerap terjadi kemacetan dalam waktu tertentu.
"Ini mudah-mudahan usulan pribadi yang spontan, bukan hasil pendalamam Pemda (Jabar). Karena belum urgensi," sambungnya.
Terdapat beberapa faktor yang bisa memindahkan ibu kota provinsi ke lokasi lain. Pertama, rencana pemindahan ibu kota harus tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
"Kedua, ada enggak kewenangan kita memindahkan ibu kota? karena itu undang-undang kewenangan memindahkan ibu kota sesuai dengan pembetukkan Provinsi Jawa Barat," tuturnya.
Faktor ketiga dikatakan Asep, dasar kebutuhan untuk memindahkan ibu kota provinsi yang dinilai sangat urgensi saat ini. Pasalnya, proses pemimdahan ibu kota diyakini Asep akan menelan anggaran yang sangat besar
"Coba ada kemampuan enggak untuk memindahkan ibu kota itu? Terus yang kelima, didukung enggak oleh sub sub sistemnya, sumber daya manusia, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya," ungkap Asep.
Ia pun meminta Emil untuk mengkaji lebih jauh lagi terkait wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jabar. Pasalnya Pemprov Jabar selama ini baru mengkaji Daerah Otonom Baru (DOB) di tingkat kabupaten/kota.
"Jadi tidak ada wacana awal-awal dibahas di pemda tentang pemindahan ibu kota di Jawa Barat," tegas Asep.
Bandung: Pakar Politik dan Pemerintahan dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai wacana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memindahkan ibu kota tidak memiliki dasar. Aspirasi Ridwan Kamil itu pun dipandang hanya mengikuti langkah Presiden Joko Widodo.
Asep menuturkan, saat ini tengah menjadi perbincangan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu. Hal itu pun dinilai menjadi dasar Emil mengikuti jejak Jokowi untuk melakukan terobosan dengan memindahkan ibu kota.
"Jangan jangan ini hanya tuturut munding (ikut-ikutan). Nasional hayang (ingin) pindah, ya iseng saja Jabar juga pengen ikut pindah ibu kotanya," kata Asep saat dihubungi
Medcom.id, Kamis, 29 Agustus 2019.
Asep menuturkan, Jabar saat ini tidak dalam keadaan urgensi untuk memindahkan ibu kota dari Kota Bandung ke lokasi lain. Terlebih saat ini, Bandung masih layak untuk menjadi ibu kota meski kerap terjadi kemacetan dalam waktu tertentu.
"Ini mudah-mudahan usulan pribadi yang spontan, bukan hasil pendalamam Pemda (Jabar). Karena belum urgensi," sambungnya.
Terdapat beberapa faktor yang bisa memindahkan ibu kota provinsi ke lokasi lain. Pertama, rencana pemindahan ibu kota harus tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
"Kedua, ada enggak kewenangan kita memindahkan ibu kota? karena itu undang-undang kewenangan memindahkan ibu kota sesuai dengan pembetukkan Provinsi Jawa Barat," tuturnya.
Faktor ketiga dikatakan Asep, dasar kebutuhan untuk memindahkan ibu kota provinsi yang dinilai sangat urgensi saat ini. Pasalnya, proses pemimdahan ibu kota diyakini Asep akan menelan anggaran yang sangat besar
"Coba ada kemampuan enggak untuk memindahkan ibu kota itu? Terus yang kelima, didukung enggak oleh sub sub sistemnya, sumber daya manusia, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya," ungkap Asep.
Ia pun meminta Emil untuk mengkaji lebih jauh lagi terkait wacana pemindahan ibu kota Provinsi Jabar. Pasalnya Pemprov Jabar selama ini baru mengkaji Daerah Otonom Baru (DOB) di tingkat kabupaten/kota.
"Jadi tidak ada wacana awal-awal dibahas di pemda tentang pemindahan ibu kota di Jawa Barat," tegas Asep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
