Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk membantu warga yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM), seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).
"Kami dari Pemprov Jabar sediakan Rp27 miliar yang dijadikan subsidi kepada pihak paling terdampak kenaikan BBM khusus nelayan, petani, dan UKM," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil seusai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Balubur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 12 September 2022.
Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran tersebut untuk membantu sektor ekonomi yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Ridwan Kamil menuturkan anggaran subsidi tersebut berasal dari dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dan izin melaporkan, kami terus memantau situasi ekonomi pasca-kenaikan harga BBM subsidi. Pertama selain kawal BLT pemerintah pusat ada kewajiban dua persen dari dana bagi hasil itu dijadikan dana bansos untuk kota kabupaten," ujar dia.
Berdasarkan hasil pemantauannya, kata Ridwan Kamil, penaikan harga BBM belum berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pokok. Hanya harga komoditas cabai yang belum turun ke harga normal karena faktor suplai.
"Jadi hari ini saya monitor ternyata secara umum tidak terjadi kenaikan signifikan oleh BBM. Yang naik terpengaruh itu hanya ikan-ikan yang tadi Rp20 ribu dijual Rp26 ribu pas ditanya memang karena BBM naik," terangnya.
"Lain-lain terpengaruh karena suplai bukan karena BBM, yaitu cabai sudah turun tapi belum harga normal. Jadi bukan karena suplai BBM," lanjut Ridwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menuturkan, secara umum belum ada kenaikan harga komoditas di pasar Jawa Barat.
"Dan sesuai yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pertama kami juga melakukan pengawasan dan pemantauan setiap hari, tidak hanya di Pasar Balubur tapi di beberapa wilayah di Jabar," paparnya.
Ketika ditanyakan tentang naiknya harga ikan, Iendra menuturkan hal itu disebabkan biaya transportasi dari offtaker yang cenderung membengkak akibat kenaikan harga BBM. Oleh karenanya, lanjut Iendra, salah satu alokasi subsidi tersebut diarahkan untuk nelayan.
"Dan biasanya kenaikan harga itu bukan dari petani, nelayan, atau peternak tapi dari off taker karena dia memerlukan transportasi. Terlebih, kalau offtaker-nya rantai pasoknya panjang. Nah ini sampai ke pasar itu akan lebih mahal," jelasnya.
Bandung:
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar untuk membantu warga yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM), seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil menengah (UKM).
"Kami dari Pemprov Jabar sediakan Rp27 miliar yang dijadikan subsidi kepada pihak paling terdampak kenaikan
BBM khusus nelayan, petani, dan UKM," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil seusai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Balubur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin, 12 September 2022.
Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran tersebut untuk membantu sektor ekonomi yang terdampak kebijakan penyesuaian tarif bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Ridwan Kamil menuturkan anggaran subsidi tersebut berasal dari dana bagi hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Dan izin melaporkan, kami terus memantau situasi ekonomi pasca-kenaikan harga BBM subsidi. Pertama selain kawal BLT pemerintah pusat ada kewajiban dua persen dari dana bagi hasil itu dijadikan dana bansos untuk kota kabupaten," ujar dia.
Berdasarkan hasil pemantauannya, kata Ridwan Kamil, penaikan harga BBM belum berpengaruh terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pokok. Hanya harga komoditas cabai yang belum turun ke harga normal karena faktor suplai.
"Jadi hari ini saya monitor ternyata secara umum tidak terjadi kenaikan signifikan oleh BBM. Yang naik terpengaruh itu hanya ikan-ikan yang tadi Rp20 ribu dijual Rp26 ribu pas ditanya memang karena BBM naik," terangnya.
"Lain-lain terpengaruh karena suplai bukan karena BBM, yaitu cabai sudah turun tapi belum harga normal. Jadi bukan karena suplai BBM," lanjut Ridwan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menuturkan, secara umum belum ada kenaikan harga komoditas di pasar Jawa Barat.
"Dan sesuai yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pertama kami juga melakukan pengawasan dan pemantauan setiap hari, tidak hanya di Pasar Balubur tapi di beberapa wilayah di Jabar," paparnya.
Ketika ditanyakan tentang naiknya harga ikan, Iendra menuturkan hal itu disebabkan biaya transportasi dari offtaker yang cenderung membengkak akibat kenaikan harga BBM. Oleh karenanya, lanjut Iendra, salah satu alokasi subsidi tersebut diarahkan untuk nelayan.
"Dan biasanya kenaikan harga itu bukan dari petani, nelayan, atau peternak tapi dari off taker karena dia
memerlukan transportasi. Terlebih, kalau offtaker-nya rantai pasoknya panjang. Nah ini sampai ke pasar itu akan lebih mahal," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
