Makassar: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan fokus menggenjot penggunaan produk dalam negeri untuk menjaga perekonomian masyarakat sekaligus menekan laju inflasi.
Kepala Dinas Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil, mengatakan Pemprov Sulsel berkomitmen membelanjakan APBD Sulsel 2022 sebesar 41 persen atau sebesar Rp3,89 triliun untuk produk dalam negeri.
"Kami yakin hal ini dapat memberikan efek yang besar bagi pemberdayaan, penguatan struktur industri dalam negeri, serta dapat mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah," kata Ahmadi di Makassar, Selasa, 11 Oktober 2022.
Ahmadi menjelaskan nilai tersebut setara dengan 95,35 persen dari total belanja barang dan Jasa Pemprov Sulsel.
Pemprov Sulsel kata dia, melakukan upaya percepatan dengan mendorong pembelanjaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog lokal, Baju Bodo dan Market Place. Namun realisasi hingga September masih rendah yaitu sekitar 30 persen dari nilai komitmen.
"Masih perlu kolaborasi bersama yang lebih intensif dengan berbagai stakeholder terkait," jelasnya.
Hal tersebut mendorong Pemprov Sulsel melakukan sosialisasi program P3DN kepada stakeholder di daerah. Targetnya untuk mengawali OPD dalam menyusun daftar kebutuhan belanja produk dalam negeri, termasuk memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching yang mempertemukan supply dan demand produk dalam negeri (PDN).
Sementara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel, Asrul Sani, menjelaskan siklus pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses perencanaan, pengadaan kemudian persiapan pengadaan, persiapan pemilihan hingga serah terima barang.
Ia mengatakan persiapan perencanaan pengadaan dilakukan sebelum rencana anggaran dan perencanaan pengadaan.
"Jadi sebelum ada di RKA harus dicek terlebih dahulu, dilakukan perencanaan pengadaan setelah penandatanganan KUA PPS antara Pemprov dan DPRD," ungkapnya.
Makassar: Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Sulawesi Selatan fokus menggenjot penggunaan produk dalam negeri untuk menjaga
perekonomian masyarakat sekaligus menekan laju inflasi.
Kepala Dinas Perindustrian Sulsel, Ahmadi Akil, mengatakan Pemprov Sulsel berkomitmen membelanjakan
APBD Sulsel 2022 sebesar 41 persen atau sebesar Rp3,89 triliun untuk produk dalam negeri.
"Kami yakin hal ini dapat memberikan efek yang besar bagi pemberdayaan, penguatan struktur industri dalam negeri, serta dapat mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah," kata Ahmadi di Makassar, Selasa, 11 Oktober 2022.
Ahmadi menjelaskan nilai tersebut setara dengan 95,35 persen dari total belanja barang dan Jasa Pemprov Sulsel.
Pemprov Sulsel kata dia, melakukan upaya percepatan dengan mendorong pembelanjaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog lokal, Baju Bodo dan Market Place. Namun realisasi hingga September masih rendah yaitu sekitar 30 persen dari nilai komitmen.
"Masih perlu kolaborasi bersama yang lebih intensif dengan berbagai stakeholder terkait," jelasnya.
Hal tersebut mendorong Pemprov Sulsel melakukan sosialisasi program P3DN kepada stakeholder di daerah. Targetnya untuk mengawali OPD dalam menyusun daftar kebutuhan belanja produk dalam negeri, termasuk memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi business matching yang mempertemukan supply dan demand produk dalam negeri (PDN).
Sementara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel, Asrul Sani, menjelaskan siklus pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses perencanaan, pengadaan kemudian persiapan pengadaan, persiapan pemilihan hingga serah terima barang.
Ia mengatakan persiapan perencanaan pengadaan dilakukan sebelum rencana anggaran dan perencanaan pengadaan.
"Jadi sebelum ada di RKA harus dicek terlebih dahulu, dilakukan perencanaan pengadaan setelah penandatanganan KUA PPS antara Pemprov dan DPRD," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)