Implementasi Otsus Dinilai Belum Maksimal

Anggi Tondi Martaon 13 September 2018 11:33 WIB
berita dpd
Implementasi Otsus Dinilai Belum Maksimal
(Foto:Dok.DPD RI)
Jakarta: Komite I DPD RI menilai penerapan otonomi khusus (otsus) di Aceh, Papua, dan Papua Barat belum maksimal. Sebab, kemajuan daerah tersebut masih kurang.

Menurut Anggota Komite I DPD RI Fachrul Razi, otsus di tiga daerah tersebut sudah lama berjalan.

"Saat ini otsus sudah berjalan cukup lama, 10 tahun di Aceh dan akan berakhir pada 2027. Di Papua 17 tahun dan masa habis pada 2021. Papua Barat mulai dari 2008. Akan tetapi, kemajuan di daerah tersebut masih dirasa kurang," kata Fachrul saat RDP dengan mantan Dirjen Otonomi Daerah 2010-2014 Djhohermansyah Djohan dan Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 September 2018.


Senator asal Aceh itu menyebutkan, berdasarkan temuan Komite I terdapat beberapa kendala otsus yang diterapkan belum maksimal, di antaranya belum ada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) untuk daerah Papua.

"Kemudian masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, hubungan relasi pusat daerah, sosial dan politik, keamanan, menjadi perhatian khusus," katanya.

Selain itu, Komite I belum melihat adanya blueprint implimentasi dari otsus tersebut. Temuan lain adalah kapasitas kelembagaan lokal dan kemampuan penyerapan anggaran daerah otsus masih rendah. Begitu pula terjadinya tarik menarik kewenangan.

Selain itu, produk hasil perda yang berkaitan dengan otsus masih lemah dan tidak lebih dari 50 persen. "Ini tidak sesuai ekspektasi, terlebih lagi para elite lokal masih kental dengan peran yang berpikir jangka pendek, bukan berpikiran jangka panjang terhadap kesejahteraan daerah,” ucapnya.

Sementara itu, menurut Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro, dibutuhkan pengawasan dana otsus terintegrasi lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebab, selama ini pengelolaan anggaran otsus tidak cukup komprehensif dipahami, dan filosofi, masih kurang. 

"Daerah bisa membentuk satgas baik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Aceh ataupun Majelis Rakyat Papua (MRP) diberikan keleluasan dalam pengawasan. Pengawasan harus terintegrasi antara Kemendagri, BPK, BPKP, Inspektorat dalam penggunaan dana otsus agar tepat sasaran dan berdampak, karena melihat sekarang ini sepertinya masih kecil dampak yang dihasilkan dari dana otsus tersebut," kata Siti.

Hal senada disampaikan oleh Mantan Dirjen OTDA 2010-2014 Djohermansyah Djohan. "Otsus harus menyejahterakan daerah. Dana yang bergulir begitu besar sehingga perlu adanya pengawasan. Pengawasan tidak boleh lemah karena kewenangan yang besar yang dimiliki oleh daerah, jangan sampai lepas kontrol,” ucap Djohan.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id