Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/Amal
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/Amal

4 Skema Sakti Pemprov Jatim Ciptakan UMKM Kebal Covid-19

Amaluddin • 24 September 2020 16:25
Surabaya: Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jadi tulang punggung Pemprov Jawa Timur untuk pemulihan perekonomian di wilayahnya. Strategi ini upaya Pemprov Jatim di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi Jatim di tengah pandemi covid-19.
 
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan menurunnya perekonomian Jatim dampak secara nasional. Penyebab lainnya, karena mitra kerja Pemprov Jatim dengan provinsi lainnya juga menurun.
 
"Ketika daya beli mereka tinggi, pasti akan memberikan signifikansi terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim. Tapi kalau daya beli mereka rendah, maka akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Jatim," kata Khofifah, di Surabaya, Kamis, 24 September 2020.

Adapun beberapa sektor yang mengalami penurunan, yakni pertumbuhan sektor perdagangan. Penurunan terjadi dari 6,29 persen menjadi 6,04 persen tahun ini. Kemudian kontribusi sektor industri pengolahan juga melemah dari 7,55 persen pada 2018 menjadi 6,8 persen tahun ini.
 
Sementara, kinerja sektor peternakan Jatim terhadap nasional, salah satunya soal populasi sapi menuju swasembada daging, berkontribusi 28 persen terhadap nasional. Pertumbuhan ekonomi Jatim juga cukup solid, yakni masih di atas rata-rata nasional 5,04 persen. 
 
"Karena itu, kita akan terus meningkatkan kegiatan ekonomi UMKM, karena dari sisi kredit UMKM di Jatim jauh lebih kuat dari korporasi," katanya.
 
Khofifah akan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 triliun pada 2020 dengan bunga 6 persen, yang kemudian akan disalurkan oleh bank yang beroperasi di Jatim. Harapannya, para pelaku UMKM dan wirausaha baru, bisa menyerap dana kredit murah tersebut. 
 
"Saya yakin sektor UMKM ini yang akan bisa memberikan daya dukung terhadap bangkitnya perekonomian di Jatim," kata Khofifah.

4 skema sakti

Tak hanya itu, Khofifah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp454 milliar untuk membangkitkan perekonomian pada sektor UMKM. Anggaran ratusan miliar itu diperuntukkan bagi penguatan kelembagaan, fasilitasi pemasaran, penguatan akses pembiayaan, penguatan produksi restrukturisasi usaha, serta penguatan SDM koperasi usaha kecil dan menengah (KUKM).
 
Anggaran itu juga termasuk bantuan dana melalui Program Dana Bergulir (Dagulir). Ini merupakan program bantuan pembiayaan kredit lunak untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
 
Ada empat skema kredit bergulir ini, yakni kredit modal kerja senilai Rp300 juta dengan bunga 3, 4, hingga 6 persen. Lalu kredit investasi sebesar Rp500 juta dengan bunga 6 persen, kemudian kredit petik, olah, kemas, jual, sebesar Rp10 miliar dengan bunga 6 persen. Terakhir, kredit untuk industri kecil dan menengah (IKM) sebesar Rp50 juta dengan bunga 4 persen.
 
Program Dagulir ini telah memfasilitasi sekitar 17.038 pelaku usaha, dan telah menyerap sebanyak 36.312 tenaga kerja di Jatim. Sementara Dagulir yang telah disalurkan sepanjang pandemi covid-19 ini mencapai Rp12,83 miliar kepada 55 debitur. Kata Khofifah, ini adalah program penyaluran permodalan bagi para pelaku usaha, untuk pemulihan ekonomi di Jatim. 
 
"Ada 9,8 juta pelaku UMKM di Jatim, ini jadi bagian penting dari PR kita bersama untuk mendorong mereka terus tumbuh. Salah satunya dengan memberikan dana bergulir baik dari BPD Jatim maupun dari pemerintah pusat," katanya.
 
Namun, Khofifah menganggap anggaran itu tidak cukup tanpa keterlibatan peran, serta semua elemen strategis untuk mendongkrak kebangkitan UMKM. Untuk itu, Khofifah meminta bupati/wali kota se-Jatim untuk memaksimalkan realisasi APBD guna mendorong UMKM agar bisa kembali bergeliat di tengah krisis ekonomi. 
 
"Memaksimalkan realisasi anggaran pada situasi sekarang ini sangat penting, utamanya untuk mendorong sektor UMKM di lingkungan kabupaten/kota di mana bupati/wali kota menjadi komandannya," katanya.
 
Khofifah optimistis perekonomian Jatim bakal bangkit dengan mengikutsertakan peran UMKM secara lebih dominan. Apalagi UMKM terbukti sebagai backbone perekonomian di Jatim dengan kontribusi mencapai 54 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim.
 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), populasi UMKM Jatim, menurut sensus ekonomi 2016 dan survei pertanian, meningkat sebesar 9.78 juta. Peningkatan ini tersebar di berbagai sektor, mulai pertanian, peternakan, hingga perikanan. 
 
"Jadi, ini sangat penting karena sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Jatim," kata Ketua Umum Muslimat itu.

Mandek karena covid-19

Fatkhurrozi, 37, salah satu pelaku usaha paperbag di Kabupaten Sidoarjo, mengaku pandemi covid-19 membawa dampak signifikan pada usahanya. Semula ia menjual produknya ke toko-toko, lembaga dan instansi mendadak berhenti total akibat dampak pandemi covid-19. 
 
"Saya sempat bingung karena paperbag tidak terjual, sementara saya harus menggaji pekerja," kata Rozi, sapaan akrabnya.
 
Rozi mengaku harus memutar otak agar tidak merumahkan 40 pekerjanya, yang bertugas melipat manual paperbag. Ia pun tak punya uang cukup untuk membayar pekerja, dan kebutuhan operasional produknya. 
 
"Akhirnya saya terpaksa memberanikan diri pinjam uang Rp100 juta ke bank, melalui program dana bergulir (dagulir) kredit murah dengan bunga 3 persen," katanya.
 
4 Skema Sakti Pemprov Jatim Ciptakan UMKM Kebal Covid-19
 
Rozi bersyukur adanya Program Dagulir Pemprov Jatim. Sebab, usahanya kembali survive, bahkan ia kewalahan menerima order paperbag yang kini dijual secara online bekerja sama dengan beberapa aplikasi online shop.
 
"Salah satu solusi jualan di tengah pandemi ini dengan jualan online. Alhamdulillah produk paperbag lebih banyak saat ada wabah covid-19 dibanding sebelumnya," kata bapak satu anak ini.
 
Lain halnya dengan Sumarni, 42, salah satu pelaku UMKM di Surabaya yang mampu bertahan di tengah pandemi covid-19. Di tengah UMKM lain mulai merasakan krisis akibat pandemi, Toko Jaya Merr milik Sumarni justru dapat bertahan. 
 
"Saya bahkan bisa mempertahankan karyawan satu-satunya, yang sudah membantu sejak pertama kali membuka usaha," kata Sumarni.
 
Sumarni pun berbagi tips bisa tetap sukses menekuni usahanya, yakni dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti layanan GrabKios milik Grab. Saat mengetahui layanan tersebut, ia pun tertarik untuk bergabung.
 
Ia sadar, untuk memajukan usaha, perlu adaptasi dengan teknologi. Mulanya, Sumarni berpikir akan kesusahan untuk menyesuaikan diri. Namun, ia justru menemui hal sebaliknya. 
 
"Menjadi agen GrabKios ternyata mudah dan hanya perlu modal handphone (HP). Saya bisa langsung mengerti sejak pertama kali menggunakan," katanya.
 
Usai bergabung, Toko Jaya Merr menambah jenis layanan kepada konsumen, seperti layanan finansial dan digital. Layanan tersebut mampu mendongkrak omzet penjualan.
 
Tokonya pun ramai. Konsumen bisa membeli pulsa, token listrik, membayar tagihan, serta mentransfer uang. Layanan transfer uang bahkan meningkat dua kali lipat selama pandemi lantaran orang-orang takut pergi ke bank.
 
Meski begitu, Sumarni mengaku tetap harus bekerja keras agar dipercaya konsumen. Ia selalu bersikap ramah dan melayani konsumen dengan baik. Contohnya, ia tetap melayani pelanggan yang ingin membeli token listrik meski sudah larut malam.
 
"Dengan mengandalkan teknologi, saya bisa bertahan dan bisa terus membiayai kuliah anak, serta mulai menabung emas dari smartphone," kata Sumarni.

Terus dimonitor

Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Wasiaturrahma, mengungkapkan dukungan Pemerintah Provinsi sangat berperan penting, untuk mendongkrak perekonomian di Jatim. Salah satunya Program Dagulir dengan kredit murah. 
 
"Tanpa dukungan pemerintah, tentu giat pelaku usaha UMKM sulit untuk bisa kembali bangkit. Kalau saya lihat apa yang sudah dilakukan Pemprov Jatim sudah tepat, dan hasilnya lambat laun akan terlihat," kata Rahma.
 
Rahma berharap Pemprov Jatim terus memantau geliat UMKM setelah memberikan bantuan program yang telah disalurkan. Tujuannya agar kinerja ekonomi dapat tepat sasaran, dan mampu menjaga kelangsungan produksi industri maupun UMKM. 
 
"Kondisi pelaku bisnis harus terus dimonitor untuk memastikan mereka pulih dan kembali dapat menyerap tenaga kerja," katanya.
 
Menurut Rahma, kinerja perekonomian saat ini menghadapi tantangan pandemi covid-19 bisa menyebabkan terjadinya kontraksi pada perekonomian Jatim. Untuk itu, ia menjelaskan pemberian stimulus atau bantuan modal dapat memperkuat daya tahan pelaku industri maupun UMKM. 
 
"Ini untuk menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang dan mempertahankan kegiatan bisnis di tengah pandemi," kata Rahma.
 
Pengamat kebijakan publik sekaligus ekonom dari Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Basa Alim Tualeka, memperkirakan pemutusan hubungan kerja (PHK) gelombang kedua dapat terjadi pada akhir tahun 2020 ini. Maka itu, ia menyarankan pemerintah masuk dan melakukan intervensi melalui regulasi, untuk memastikan investasi kembali bergairah.
 
"Gelombang PHK tidak akan berhenti di tahun ini. Angka pengangguran maupun tingkat kemiskinan akan meningkat. Sehingga pemerintah harus mengantisipasinya, mengambil langkah sebelum itu terjadi," kata Basa.
 
"Sementara kalau dilihat dari aspek domestik, saya rasa RUU Cipta Kerja ini bisa juga diarahkan untuk beberapa sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Ini sektor yang sangat menopang pertumbuhan ekonomi saat ini," ujar Basa.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan