ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Rusak Hutan, Wakil Ketua DPRD Takalar Dipidana

Nasional kerusakan hutan
Antara • 27 Januari 2021 22:18
Makassar: Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi telah menyerahkan berkas perkara perusakan hutan dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Jabir Bonto (HJB) ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
 
Jabir Bonto sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Gakkum KLHK lantaran diduga menebang pohon di kawasan konservasi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
 
"Sidang kasus tersangka HJB akan kami dampingi dan pantau terus, termasuk memfasilitasi kebutuhan Saksi Ahli," kata Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Surhuda, Rabu, 27 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Kabupaten Banyumas Terendam Banjir
 
Yazid menambahkan Gakkum KLHK akan menindak tegas Pelaku Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutaan dan akan ditindak dengan pasal pidana berlapis. Hal itu agar para pelaku perusakan hutan tidak melakukan hal serupa sehingga memiliki efek jera.
 
"Kasus-kasus seperti ini akan kami kembangkan penyidikannya untuk tindak pidana lingkungan hidup. Kami harapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menghukum seberat-beratnya bagi pelaku  perusakan kawasan hutan  seperti ini, agar ada efek jera," jelasnya.
 
Sementara Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan, mengatakan dalam kasus tersebut wakil ketua DPRD Takalar itu pidana dengan pasal berlapis yakni Pasal 78 Ayat 5 Jo.
 
Pasal 50 Ayat 3 Huruf e Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
 
Selain itu Jabir Bonto juga melanggar Pasal 40 Ayat 1 Jo. Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
 
Pemberian pasal tersebut lantaran Jabir Bonto diduga merusak kawasan hutan dengan menggunakan alat berat dan menyebabkan perubahan keutuhan Kawasan Suaka Margasatwa Komara dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
 
"Penetapan HJB sebagai tersangka adalah hasil pengembangan kasus dari terdakwa BD yang telah divonis hakim Pengadilan Negeri Takalar 13 Januari 2020 dengan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah," ungkap Yazid.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif