Sejumlah Warga Terdampak Pembangunan JJLS Tak Dapat Ganti Rugi

Yogyakarta: Proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Pulau Jawa yang diklaim akan rampung masih menyisakan persoalan. Sekelompok warga mengaku tak mendapat ganti rugi meski lahan mereka digunakan proyek JJLS di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah yang terdampak JJLS itu berstatus tanah tutupan Jepang. Tanah Tutupan Jepang tersebut berupa perbukitan yang membujur dari Jembatan Kretek di Sungai Opak hingga Pantai Parangtritis.   Luasan Tanah Tutupan Jepang ini sekitar 118 Hektare dan terbagi 256 bidang tanah yang telah memiliki alas hak Letter C pada zaman penjajahan Belanda. Hingga kini warga yang mengelola sudah generasi ketiga hingga kelima dari nama yang tercantum dalam Letter C tersebut. Total keseluruhan warga yang memanfaatkan lahan itu sebanyak 1.400 orang. Ketua Masyarakat Pemanfaat Tanah Tutupan Jepang, Suparyanto mengatakan nasib warga yang sebelumnya mengelola tanah itu kini tak jelas. Meskipun proyek JJLS di DIY. Ia menyebut Kementerian PUPR sempat melakukan rapat dengan perwakilan warga, yakni anggota DPR dari Dapil DIY, Sukamto. Ia menyatakan rapat di tingkat pusat itu menyebut warga akan diberi ganti rugi. "Tetapi kok dalam sosialisasi beberapa hari lalu, Pemkab Bantul menandaskan tidak akan memberikan ganti rugi," kata Suparyanto saat dihubungi, Sabtu, 3 Juni 2023. Sementara Bupati Bantul, Abdul Halim Muslich, mengatakan tanah tutupan Jepang masih bagian proyek JJLS yang akan dikerjakan. Namun, ia menyebut masih perlu memperjelas status kepemilikan tanah itu. "(Kepemilikan tanah perlu) diperjelas, ya dengan inventarisasi dan pencatatan karena itu kan pemilik orang dulu yang dirampas Jepang," ungkapnya. Abdul Halim mengatakan sudah bertemu dengan warga pemilik tanah tutupan Jepang itu. Menurut dia, warga telah diberikan pemahaman mengenai proyek yang akan memakan lahan mereka. Ia menyebut tanah itu akan diteliti dan diperjelas status kepemilikannya. Namun, ia menyebut pembayaran ganti rugi kemungkinan tidak dilakukan. "Kalau ganti rugi enggak ada cuman penataan kawasan dan kejelasan status yang puluhan tahun tidak ada sertifikatnya pemerintah lah yang akan membuatkan sertifikatnya," ujarnya. Sebelumnya Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Kretek II sebagai penyambung JJLS di kawasan Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DIY, Jumat, 2 Juni 2023. Di Yogyakarta, JJLS telah selesai terbangun sejak Kabupaten Kulon Progo hingga Kabupaten Bantul. Di Kulon Progo, JJLS dibangun di bawah Bandar Udara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA). Khusus Jembatan Kretek II, pemerintah setempat sudah memulai uji coba fungsional pada 31 Januari lalu. Jembatan Kretek II dibuat memiliki empat lajur dan dua arah ini. Jembatan tersebut juga memiliki jalur sepeda dan pejalan kaki, serta penerangan.   Kementerian PUPR membangun total panjang jembatan 2,6 kilometer dan khusus yang melintasi sungai sepanjang 600 meter. Jembatan tersebut diklaim telah dirancang tahan gempa menyesuaikan posisinya di sekitar Sesar Aktif Opak yang memiliki potensi bencana gempa bumi. Dalam laman Kementerian PUPR, Jembatan Kretek II dibangun Wika-Hutama Joint Operation dengan anggaran sebesar Rp364 miliar. Dana itu bersumber dari dana loan Islamic Development Bank (IsDB) JJLS di Kabupaten Gunungkidul sudah mulai terhubung usai memangkas perbukitan karst. Meskipun masih ada sejumlah ruas yang belum terselesaikan. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id