medcom.id, Palangkaraya: Menteri Sosial, Khofidah Indar Parawansa menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan jawaban dari ketimpangan pembangunan di seluruh Indonesia. Sebab, pembangunan berawal dari kondisi ibu dan anak.
"Menyelesaikan ketimpangan pembangunan adalah dengan PKH. Karena pembangunan dilihat dari angka harapan hidup seseorang dan itu berawal dari kondisi ibu dan anak," kata Khofifah di Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (26/8/2015).
Sejauh kunjungan kerjanya di daerah Kalimantan Tengah, Khofifah berpendapat program PKH sudah berjalan dengan baik. Namun, menurut dia, masih banyak warga yang perlu perbaikan ekonomi berjangka.
"Relatif sudah berjalan sangat baik. Tapi yang masih perlu diperhatikan, pastikan keluarga penerima PKH kalau punya tanah sendiri, maka tahun ketiga (menerima dana PKH) maksimalkan mereka sudah tinggal layak huni. Tahun keempat mereka dapat membentuk kelompok usaha bersama," jelas dia.
Khofifah percaya, dengan langkah ini, angka ketimpangan pembangunan Indonesia akan turun. Asalkan, setiap warga mengikuti program lanjutan dari PKH yakni Komunitas Usaha Bersama (Kube) yang juga dibiayai oleh pemerintah
"Kalau rutin dilakukan 5 tahun pasti bisa tuntas. Kemarin kita berada di angka 0,42 persen (ketimpangan pembangunan). Akhir tahun semoga 0,41 persen. Harapannya bisa kita tekan di 0,36 persen. Karena PKH dianggap program paling tepat untuk mempersempit ketimpangan itu," ungkap dia.
medcom.id, Palangkaraya: Menteri Sosial, Khofidah Indar Parawansa menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan jawaban dari ketimpangan pembangunan di seluruh Indonesia. Sebab, pembangunan berawal dari kondisi ibu dan anak.
"Menyelesaikan ketimpangan pembangunan adalah dengan PKH. Karena pembangunan dilihat dari angka harapan hidup seseorang dan itu berawal dari kondisi ibu dan anak," kata Khofifah di Desa Tampelas, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (26/8/2015).
Sejauh kunjungan kerjanya di daerah Kalimantan Tengah, Khofifah berpendapat program PKH sudah berjalan dengan baik. Namun, menurut dia, masih banyak warga yang perlu perbaikan ekonomi berjangka.
"Relatif sudah berjalan sangat baik. Tapi yang masih perlu diperhatikan, pastikan keluarga penerima PKH kalau punya tanah sendiri, maka tahun ketiga (menerima dana PKH) maksimalkan mereka sudah tinggal layak huni. Tahun keempat mereka dapat membentuk kelompok usaha bersama," jelas dia.
Khofifah percaya, dengan langkah ini, angka ketimpangan pembangunan Indonesia akan turun. Asalkan, setiap warga mengikuti program lanjutan dari PKH yakni Komunitas Usaha Bersama (Kube) yang juga dibiayai oleh pemerintah
"Kalau rutin dilakukan 5 tahun pasti bisa tuntas. Kemarin kita berada di angka 0,42 persen (ketimpangan pembangunan). Akhir tahun semoga 0,41 persen. Harapannya bisa kita tekan di 0,36 persen. Karena PKH dianggap program paling tepat untuk mempersempit ketimpangan itu," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
