Penuntasan Kemiskinan Ekstrem Harus Jadi Kerja Bersama

Semarang: Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Rakor yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, itu diikuti sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan dipimpin Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menekankan penuntasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus program pemerintah. Kolaborasi antar kementerian/lembaga maupun pihak ketiga harus terus ditingkatkan. "Kami terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik dengan kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak swasta untuk bersama-sama mengejar target Presiden Joko Widodo 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024," kata Halim melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Oktober 2021. Baca: Wali Murid di Tangerang Diimbau Segera Vaksin Dukung PTM Halim mengatakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah difokuskan di Kabupaten Banyumas, Brebes, Pemalang, Banjarnegara, dan Kebumen. Dia optimistis jika penuntasan kemiskinan ektrem di lima daerah tersebut bisa tuntas akhir tahun ini. "Saya telah mengunjungi kelima wilayah tersebut. Saat ini berbagai program pengentasan kemiskinan bakal segera diluncurkan sesuai profiling warga yang membutuhkan berdasarkan data SDGs Desa yang kami miliki," jelasnya. Dia mengungkapkan data tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) desa ini sangat penting untuk memastikan jika program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Selain itu sesuai dengan profiling warga desa yang membutuhkan. Hingga 6 Oktober 2021, kata dia, sebanyak 44.520 desa (59%) yang telah menuntaskan proses pendataan berbasis SDGs Desa. Rukun tetangga yang telah terdata sebanyak 485.280, dengan 30.901.327 kepala keluarga, 92.172.656 jiwa atau 76% dari total warga desa. "Data dikumpulkan oleh 1.575.944 relawan pendataan desa dengan penggunaan dana desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa Rp1.572.553.390.689 atau setara Rp23 juta per desa," ungkapnya. Halim berharap para kepala daerah segera menuntaskan proses pengumpulan data SDGs Desa di wilayah masing-masing. Menurutnya, langkah ini cukup fundamental untuk menuntaskan 0% kemiskinan ekstrem di 2024. "Kami meyakini jika pemuktakhiran data desa berbasis SDGs Desa bisa pijakan dasar untuk penentuan konsolidasi program dalam rangka penuntasan kemiskinan ekstrem termasuk di seluruh Indonesia,” katanya. Sementara Ma’ruf Amin mengatakan penuntasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Berbagai langkah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan. "Hari ini saya bersama pak Menko Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri UMKM dalam rangka percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah," kata Ma'ruf. Dia menjelaskan pemerintah serius mengejar target 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia 2024 nanti. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan fokus tertentu. Ma’ruf Amin mengungkapkan hingga 2024 total ada 212 kabupaten yang menjadi sasaran program penuntasan kemiskinan ekstrem. Sebanyak 35 kabupaten di antaranya ditargetkan selesai tahun ini. "Target penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2021 sebanyak 35 Kabupaten/kota untuk 8.263 desa. Tahun 2022 ditargetkan bakal dilaksanakan di 138 Kabupaten/Kota pada 29.632 desa dan tahun 2023 bakal dilaksanakan pada 261 Kabupaten/Kota untuk 37.523 desa," jelas Wapres. Setelah rapat koordinasi, Wapres didampingi para Menteri dan Gubernur Jawa Tengah juga meninjau produk-produk UMKM dari lima kabupaten prioritas tersebut. Beberapa di antaranya telah berhasil dipasarkan secara nasional bahkan internasional