Suasana aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut PP 78 dicabut, Rabu 1 Mei 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin
Suasana aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut PP 78 dicabut, Rabu 1 Mei 2019. Medcom.id/Muhammad Syawaluddin

Buruh di Makassar Minta PP 78 Dicabut

Nasional may day hari buruh
Muhammad Syawaluddin • 01 Mei 2019 18:06
Makassar: Ratusan buruh dan mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa memperingati hari buruh sedunia di bawah jembatan Fly Over. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
 
"Meski saat ini akan ada revisi terkait PP 78. Tapi kami tetap menolak dan meminta PP 78 dicabut," kata Humas Aliansi Komitmen aksi May Day, Amri di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 1 Mei 2019.
 
Amri menjelaskan, yang tertuang dalam PP 78 tahun 2015 tersebut masih sangat menyengsarakan kaum buruh, karena saat ini yang menentukan upah bukan lagi dari koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh. Tapi, langsung pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini telah mengebiri kekuatan berunding serikat buruh di tingkat pabrik maupun daerah PP Pengupahan ini membebaskan pemerintah dari kewajibannya melindungi buruh dari kesewenang-wenangan pengusaha," jelas Amri.
 
Selain itu, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Makassar tersebut juga meminta kepada pengurangan jam kerja terhadap buruh yang saat ini dinilainya masih sangat membebani. Apalagi, saat ini ada wacana penambahan jam kerja buruh oleh pemerintah dan pengusaha karena dianggap tidak produktif.
 
"Batas maksimum kerja 8 jam sehari masih terus dilanggar. Untuk memperoleh upah yang layak buruh dipaksa bekerja lembur melampaui batas tersebut yang seringkali dibayar sangat murah," beber Amri.
 
Terpisah, Humas Aliansi Gerak Buruh, Haidir mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk mencabut PP 78 tentang pengupahan karena sejauh ini situasi buruh sangat rendah ditambah dengan beban kerja berat serta jam kerja yang tidak menentu.
 
"Dalam PP 78 itu hanya mengatur tentang pengupahan bagi buruh lajang. Sementara, untuk yang non lajang atau berkeluarga hanya pada sesuai kesepakatan antar pengusaha dan buruh," kata Haidir.
 
Menurut Haidir, hal itu tidak masuk akal, di mana dalam posisi buruh yang sedang mencari pekerjaan mereka tidak punya posisi kuat untuk menuntut hal itu. Serikat pekerja yang dibangun juga terancam atau dihantui oleh Union busting.
 

(DEN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif