Bupati Jember Faida saat apel bersama Pengawas Protokol Covid-19 di Pendapa Wahyawibawagraha. (Foto: ANTARA/Istimewa)
Bupati Jember Faida saat apel bersama Pengawas Protokol Covid-19 di Pendapa Wahyawibawagraha. (Foto: ANTARA/Istimewa)

Penyebab Bupati Jember Dimakzulkan

Nasional dprd
ant, Media Indonesia.com • 23 Juli 2020 23:10
Jember: Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi mengungkapkan alasan legislatif memakzulkan Bupati Jember, Faida. Pemakzulan secara resmi disampaikan saat sidang paripurna hak menyampaikan pendapat (HMP) DPRD Jember, Rabu, 22 Juli 2020.
 
Menurut Itqon, bupati tak kompeten mengatur APBD. Dia juga disebut sewenang-wenang memutuskan anggaran covid-19 tanpa rapat dengan DPRD hingga berujung proses hak angket. Selain itu, bupati kerap bertindak sepihak, termasuk memotong pos anggaran dewan cukup signifikan.
 
"Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga, DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan," kata Itqon.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Khofifah Tunggu MA Soal Pemakzulan Bupati Jember
 
Rapat paripurna DPRD Jember telah mengetok lima poin hasil panitia angket. Kelima poin itu, pertama meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti penyelidikan terhadap Bupati Jember dan organisasi perangkat daerah (OPD).
 
Kedua, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa Pemkab Jember terhadap pengadaan barang/jasa sejak 2017. Ketiga, meminta Pemkab Jember menggunakan aplikator resmi bersertifikat dalam pengadaan barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan.
 
Keempat, memohon Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Dan terakhir, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan panitia hak angket.
 
Kelima poin tadi ditarik dari sejumlah permasalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan yang mengakibatkan Pemkab Jember tidak memperoleh kuota formasi CPNS 2019.
 
Kedua, kebijakan mutasi ASN di lingkungan Pemkab Jember yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU. Ketiga, penerbitan dan pengundangan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi (KSOTK) 30 OPD Pemkab Jember pada 3 Januari 2019 yang diduga melanggar peraturan pemerintah.
 
Keempat, kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang diduga melanggar ketentuan. Dan kelima, kebijakan lainnya yang memiliki dampak luas kepada masyarakat.
 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Jawa Timur Ahmad Nawardi mendukung penggunaan hak angket oleh DPRD Jember terhadap Bupati Faida. Sebab, menurut dia, bupati sudah melanggar undang-undang.
 
"Saya juga berharap Kementerian Dalam Negeri dan DPD dapat menengahi dan menelaah lebih dalam untuk mencari solusi. Karena saya khawatir konflik ini bisa menggangu pelaksanaan pilkada di Jember, bahkan bisa mengarah kepada konflik horizontal,” kata Nawardi.
 
Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD Sylviana Murni berjanji akan mencari jalan keluar yang obyektif. Ia meminta Kemendagri bertindak sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku.
 
Bila perlu, memanggil terlebih dahulu Bupati Jember Faida sebelum mengambil keputusan terkait dugaan malaadministrasi dan pelayanan publik yang dilakukan Bupati Jember.
 
"Ini sesuai tugas dan kewenangan kami untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Bila perlu kami juga akan mengundang Bupati Jember."
 
"Jadi, bukan hanya Kemendagri yang mengundang. Hal ini perlu dilakukan karena kami harus objektif dalam menjalankan tugas secara kelembagaan. Sehingga, didapatkan keputusan yang diambil atas dasar informasi yang komprehensif,” ujar Sylviana.
 

 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif