Mengenal KGPAA Paku Alam VIII Pahlawan Nasional Baru Asal Yogyakarta

Yogyakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar pahlawan untuk sejumlah pihak di Jakarta, 7 November 2022, salah satunya mantan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam VIII. Gelar kehormatan itu disematkan atas kontribusinya kepada negara.  Mengutip data yang dirilis Pemerintah DIY, KGPAA Paku Alam VIII lahir di Yogyakarta, 10 April 1910. Ia memiliki nama kecil BRMH Sularso Kunto Suratno. Putra KGPAA Paku Alam VII dengan permaisuri, Gusti Bandoro Raden Ayu Retno Puwoso, itu dikukuhkan sebagai putra mahkota dengan gelar PAA Prabu Suryodilogo pada 5 Agustus 1936. "Dengan gelar PAA Prabu Suryodilogo, penobatannya sebagai pewaris tahta Kadipaten Pakualaman berjalan sesuai dengan yang direncanakan," demikian dalam keterangan tertulis itu. Jabatan sebagai orang tertinggi di Pura Pakualaman digenggam pada 12 April 1937. Masa-masa terberat dalam sejarah kepemimpinan Paku Alam VIII adalah pada zaman pendudukan Jepang. Ketika itu, Jepang berusaha mengadu domba Pakualaman dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Di samping itu, dari dalam pura juga muncul hasutan-hasutan untuk memisahkan diri dari Kesultanan.    Pada saat kritis itu, menurut KPH Indrokusumo yang merupakan putra bungsu Paku Alam VIII, muncul dukungan dari GKBRAA Paku Alam VII sekaligus ibunda Paku Alam VIII, untuk bersatu dengan Sultan Hamengku Buwono IX. Sultan Hamengku Buwono IX menjawab keinginan Paku Alam VIII itu dengan bijak. Keduanya bersama-sama memerintah Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak saat itulah secara de facto Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk dengan penggabungan wilayah Kadipaten Pakualaman dan Kesultanan Yogyakarta serta diperintah secara bersama-sama oleh Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII.  KGPAA Paku Alam VIII juga dinilai sebagai sosok seorang aristokrat sejati. Posisi itu tidak menghalanginya untuk mengurangi hak-hak istimewanya sebagai bangsawan ketika menghadapi masa kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ia menjadi salah satu pihak yang mengucapkan Kemerdekaan RI pada 1945 dan kemudian bergabung di dalamnya. Ketika itu, Presiden Soekarno menyambut baik bergabungnya DIY serta memberikan piagam yang diserahkan Menteri Negara Sartono dan AA Maramis pada 6 September 1945.  "Sejak saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII langsung bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia," lanjut dokumen tersebut.  Ketika kedudukan ibu kota NKRI, Jakarta terancam karena kedatangan kembali Belanda yang berlindung di balik kekuatan pasukan sekutu, Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan kurir ke Jakarta meminta agar untuk sementara ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Tawaran Sultan diterima Presiden Soekarno dan pada 4 Januari 1946 ibukota negara pindah di Yogyakarta.  Dengan menumpang kereta api, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Yogyakarta. Keduanya kemudian diinapkan di Parangkarso Kadipaten Pakualaman yang dinilai lebih aman dari pantauan mata-mata Belanda. Kemudian, setelah Hamengku Buwono IX diangkat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Sjahrir III, pada Oktober 1946, Paku Alam VIII mewakili Sultan Hamengku Buwono IX memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1949 tentang Daerah Militer Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan DIY sebagai Daerah Militer V yang terpisah dari Daerah Militer III di Jawa, KGPAA Paku Alam VIII ditetapkan sebagai gubernur militer Yogyakarta dengan pangkat kolonel.  "Kolonel Paku Alam VIII kemudian mengeluarkan Peraturan Nomor I/GM/1949 tentang Susunan Pemerintah-Pemerintah Militer di Haminte Kota Yogyakarta, kabupaten-kabupaten, dan kapanewon-kapanewon. Dengan cara itu, secara yuridis Pemerintah Militer DIY/ Daerah Militer V di Jawa sudah terbentuk dari pusat sampai ke kapanewon-kapanewon," tulis lanjutan keterangan itu.   Kebersamaan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII terus berlanjut sampai dengan wafatnya Hamengku Buwono IX pada 2 Oktober 1988. Ketika pada masa Orde Baru, Hamengku Buwono IX mengemban jabatan sebagai Wakil Presiden. Tugas sebagai gubernur DIY dijalankan Wakil Gubernur Paku Alam VIII. Paku Alam VIII disebut tanpa pernah terbersit untuk menggantikan posisi Hamengku Buwono IX sebagai gubernur meskipun kemungkinan itu terbuka lebar. Pasalnya, Pemerintah akan menetapkan Paku Alam VIII sebagai gubernur yang definitif. Tugas itu dilaksanakan oleh Paku Alam VIII sejak 1988 sampai sebelum wafat pada 11 September 1998.  Beberapa bulan sebelum wafat, pada 20 Mei 1998, pada puncak masa reformasi Paku Alam VIII menyaksikan carut-marut keadaan pemerintahan pada waktu itu, terutama sifat otoriter dan kekuasaan Presiden Soeharto yang nyaris tanpa batas. Bersama Sultan Hamengku Buwono X, KGPAA Paku Alam VIII menerbitkan sebuah maklumat untuk melaksanakan reformasi secara damai yang dibacakan dalam sebuah pisowanàn agung di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Pisowanan itu dihadiri oleh lebih dari 50 ribu orang.  Dalam pisowanan itu keduanya menyatakan dukungan terhadap gerakan reformasi dan kepemimpinan nasional yang benar-benar memihak rakyat serta mengajak untuk memelihara kesatuan dan persatuan. Meskipun demikian, harus dihindari tindakan anarkis yang melanggar moral Pancasila,.  "Dalam sejarah Kadipaten Pakualaman, KGPAA Paku Alam VIII tercatat sebagai adipati tertua hingga usia 88 tahun dan terlama di atas tahta selama 61 tahun," tutup dokumen tersebut.  *?Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id