Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyebut kepala dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan Kabupaten Bantul,b perlu dilakukan pembinaan. Menurut dia, tindakan pemaksaan menggunakan jilbab kepada siswi menjadi pelanggaran disiplin pegawai.
"Kalau itu memang unsur pemaksaan, bertentangan dengan bunyi peraturan menteri. Karena yang bersangkutan, guru-guru dan kepala sekolah adalah pegawai negeri," kata Sultan, di Yogyakarta, Selasa, 9 Agustus 2022.
Dengan statusnya sebagai PNS maupun PPPK, menurut Sultan, keempatnya harus dibina. Pihak yang membina yakni kepada dinas yang menaungi para guru itu.
"Yang punya kewajiban membina itu atasannya langsung, berarti kepala dinas (pendidikan). Yang dilakukan itu bukan pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana tapi masalah disiplin karena tugas PNS harus melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah tapi melanggar," kata dia.
Sejauh ini, kepala serta tiga guru SMAN 1 Banguntapan telah dibebastugaskan. Keputusan itu diambil agar yang bersangkutan fokus menghadapi pemeriksaan atas kasus dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap seorang siswi. Siswi tersebut dikabarkan masih alami depresi akibat tindakan guru tersebut.
Sultan mengatakan sanksi minimal yang diberikan kepada kepala dan tiga guru itu adalah peringatan. Menurut dia, hanya kepala dinas terkait yang memiliki hak menjatuhkan sanksi.
Sultan menyatakan kabar terbaru akan ada upaya mempertemukan wali murid dengan tim yang menangani. Namun, orang tua siswi itu bekerja di Jakarta dan harus meminta izin ke atas apabila harus ke Yogyakarta.
Oleh sebab itu, lanjut Sultan, keputusan di mana siswi itu akan melanjutkan pendidikan belum ada. "Kalau si anak tetap nyaman di sekolahnya, silakan. Tapi kalau tidak nyaman, wajib mencarikan alternatif sekolahnya," ucapnya.
Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyebut kepala dan tiga guru
SMAN 1 Banguntapan Kabupaten Bantul,b perlu dilakukan pembinaan. Menurut dia, tindakan pemaksaan menggunakan jilbab kepada siswi menjadi pelanggaran disiplin pegawai.
"Kalau itu memang unsur pemaksaan, bertentangan dengan bunyi peraturan menteri. Karena yang bersangkutan,
guru-guru dan kepala sekolah adalah pegawai negeri," kata Sultan, di Yogyakarta, Selasa, 9 Agustus 2022.
Dengan statusnya sebagai PNS maupun PPPK, menurut Sultan, keempatnya harus dibina. Pihak yang membina yakni kepada dinas yang menaungi para guru itu.
"Yang punya kewajiban membina itu atasannya langsung, berarti kepala dinas (pendidikan). Yang dilakukan itu bukan pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana tapi masalah disiplin karena tugas PNS harus melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah tapi melanggar," kata dia.
Sejauh ini, kepala serta tiga guru SMAN 1 Banguntapan telah dibebastugaskan. Keputusan itu diambil agar yang bersangkutan fokus menghadapi pemeriksaan atas kasus dugaan pemaksaan memakai jilbab terhadap seorang siswi. Siswi tersebut dikabarkan masih alami depresi akibat tindakan guru tersebut.
Sultan mengatakan sanksi minimal yang diberikan kepada kepala dan tiga guru itu adalah peringatan. Menurut dia, hanya kepala dinas terkait yang memiliki hak menjatuhkan sanksi.
Sultan menyatakan kabar terbaru akan ada upaya mempertemukan wali murid dengan tim yang menangani. Namun,
orang tua siswi itu bekerja di Jakarta dan harus meminta izin ke atas apabila harus ke Yogyakarta.
Oleh sebab itu, lanjut Sultan, keputusan di mana siswi itu akan melanjutkan pendidikan belum ada. "Kalau si anak tetap nyaman di sekolahnya, silakan. Tapi kalau tidak nyaman, wajib mencarikan alternatif sekolahnya," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
