Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendapat penilaian positif dari Kementerian Keuangan. Itu lantaran capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Insentif fiskal sebesar Rp24,4 miliar digelontorkan untuk Bumi Kartini.
Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta, mengatakan ada empat kategori yang berhasil diraih Kabupaten Jepara. Pertama kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem. Kemudian penurunan angka stunting. Lalu penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.
“Jepara mendapat apresiasi dan insentif semua kategori tersebut. Ini prestasi seluruh elemen masyarakat, termasuk Forkopimda yang telah secara bersama-sama bersinergi membangun Jepara,” kata Edy, Senin, 23 Oktober 2023.
Insentif fiskal sebesar Rp24,2 miliar, rinciannya sebesar Rp6,3 miliar untuk penanganan kemiskinan. Kemudian penurunan stunting sebesar Rp6,4 miliar. Lalu untuk penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp5,7 miliar. Serta untuk percepatan belanja daerah sebesar Rp5,9 miliar.
“Di Jawa Tengah hanya tiga kabupaten yang mendapat empat kategori itu. Yaitu Jepara, Grobogan, dan Sragen. Kabupaten kota lainnya hanya dapat dua atau tiga kategori saja,” kata Edy.
Atas torehan penghargaan yang sudah diraih itu, Edy, meminta kepada suluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk tetap melayani masyarakat dengan baik. Salah satu bentuk pelayanan yang baik yatiu dengan menjaga netralitas ASN selama perhelatan pesta demokrasi.
“Saya meminta kepada ASN tidak terpengaruh kepada dinamika politik nanti, kita selaku ASN bekerja dengan sebaik-baiknya melayani masyarakat, sehingga di saat pilkada nanti ASN tetap menjunjung tinggi etika birokrasi dan tetap melayani masyarakat,” tandas Edy.
Di kesempatan yang sama, angka kemiskinan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terus menurun tiap tahunnya. Penurunan angka kemiskinan di tahun 2023 nempatkan Kabupaten menjadi kabupaten terbaik di Jawa Tengah.
Edy mengatakan tingkat kemiskinan di Kota Ukir tahun ini turun menjadi 6,61 persen. Tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan di Jepara sebesar 6,88 persen.
“Berdasarkan data BPS Jepara, pada tahun 2022 terdapat 89,08 ribu masyarakat Jepara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun ini turun 2,33 ribu orang menjadi 86,75 ribu orang,” ujar Edy, Senin petang, 23 Oktober 2023.
BPS juga menetapkan garis kemiskinan di Jepara naik Rp36.513 per kapita per bulan menjadi Rp479.132 per kapita per bulan. Tahun lalu garis kemiskinan di Jepara sebesar Rp442.618 per kapita per bulan.
“Ini menjadikan Jepara sebagai kabupaten terbaik se Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan. Kita diperingkat 1 diantara kabupaten se-Jawa Tengah, dan peringkat 4 diantara kota dan kabupaten se Jawa Tengah,” kata Edy.
Pemkab Jepara berkomitmen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan di Jepara dengan beberapa program dan intervensi yang telah dilakukan. Edy juga mengimbau masyarakat agar bersikap jujur ketika sensus berlangsung. Sebab menurut laporan, masih banyak masyarakat yang tidak berkata jujur alih-alih agar mendapat bantuan pemerintah.
“Saya harap masyarakat apabila membutuhkan bantuan, langsung hubungi kita (pemerintah) dalam hal ini petinggi maupun camat agar disampaikan ke saya,” tandas Edy.
Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah, mendapat penilaian positif dari Kementerian Keuangan. Itu lantaran capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Insentif fiskal sebesar Rp24,4 miliar digelontorkan untuk Bumi Kartini.
Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta, mengatakan ada empat kategori yang berhasil diraih Kabupaten Jepara. Pertama kinerja penghapusan
kemiskinan ekstrem. Kemudian penurunan angka stunting. Lalu penggunaan produk dalam negeri dan percepatan belanja daerah.
“Jepara mendapat apresiasi dan insentif semua kategori tersebut. Ini prestasi seluruh elemen masyarakat, termasuk Forkopimda yang telah secara bersama-sama bersinergi membangun Jepara,” kata Edy, Senin, 23 Oktober 2023.
Insentif fiskal sebesar Rp24,2 miliar, rinciannya sebesar Rp6,3 miliar untuk penanganan kemiskinan. Kemudian penurunan stunting sebesar Rp6,4 miliar. Lalu untuk penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp5,7 miliar. Serta untuk percepatan belanja daerah sebesar Rp5,9 miliar.
“Di Jawa Tengah hanya tiga kabupaten yang mendapat empat kategori itu. Yaitu Jepara, Grobogan, dan Sragen. Kabupaten kota lainnya hanya dapat dua atau tiga kategori saja,” kata Edy.
Atas torehan penghargaan yang sudah diraih itu, Edy, meminta kepada suluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk tetap melayani masyarakat dengan baik. Salah satu bentuk pelayanan yang baik yatiu dengan menjaga netralitas ASN selama perhelatan pesta demokrasi.
“Saya meminta kepada ASN tidak terpengaruh kepada dinamika politik nanti, kita selaku ASN bekerja dengan sebaik-baiknya melayani masyarakat, sehingga di saat pilkada nanti ASN tetap menjunjung tinggi etika birokrasi dan tetap melayani masyarakat,” tandas Edy.
Di kesempatan yang sama, angka kemiskinan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terus menurun tiap tahunnya. Penurunan angka kemiskinan di tahun 2023 nempatkan Kabupaten menjadi kabupaten terbaik di Jawa Tengah.
Edy mengatakan tingkat kemiskinan di Kota Ukir tahun ini turun menjadi 6,61 persen. Tahun sebelumnya, tingkat kemiskinan di Jepara sebesar 6,88 persen.
“Berdasarkan data BPS Jepara, pada tahun 2022 terdapat 89,08 ribu masyarakat Jepara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tahun ini turun 2,33 ribu orang menjadi 86,75 ribu orang,” ujar Edy, Senin petang, 23 Oktober 2023.
BPS juga menetapkan garis kemiskinan di Jepara naik Rp36.513 per kapita per bulan menjadi Rp479.132 per kapita per bulan. Tahun lalu garis kemiskinan di Jepara sebesar Rp442.618 per kapita per bulan.
“Ini menjadikan Jepara sebagai kabupaten terbaik se Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan. Kita diperingkat 1 diantara kabupaten se-Jawa Tengah, dan peringkat 4 diantara kota dan kabupaten se Jawa Tengah,” kata Edy.
Pemkab Jepara berkomitmen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan di Jepara dengan beberapa program dan intervensi yang telah dilakukan. Edy juga mengimbau masyarakat agar bersikap jujur ketika sensus berlangsung. Sebab menurut laporan, masih banyak masyarakat yang tidak berkata jujur alih-alih agar mendapat bantuan pemerintah.
“Saya harap masyarakat apabila membutuhkan bantuan, langsung hubungi kita (pemerintah) dalam hal ini petinggi maupun camat agar disampaikan ke saya,” tandas Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
