Medan: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Utara menyatakan tujuh desa wisata yang masuk dalam program ekosistem keuangan inklusif (EKI) di Sumut mendapatkan total kredit Rp10,9 miliar yang diberikan kepada 1.321 debitur pada Januari-September 2023.
"Dalam program agen inklusi keuangan, ketujuh desa wisata di Sumatra Utara itu juga telah memiliki minimal satu agen Lakupandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Sumatra Utara, Wan Nuzul Fachri, di Medan, Kamis, 2 Februari 2024.
Fachri mengatakan desa-desa tersebut juga telah mendapatkan edukasi soal simpanan pelajar. Hingga September 2023, ada 84.842 rekening pelajar di tujuh desa wisata itu dengan jumlah tabungan Rp8,6 miliar.
Dia menyebut OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut juga terus menjajaki kerja sama dengan pihak bank dan 'offtaker' (pihak pemasok kebutuhan) untuk meningkatkan komoditas unggulan di desa-desa wisata tersebut melalui program Klaster Unggul.
Pada 2023, TPAKD Sumatra Utara mengidentifikasi tujuh desa wisata untuk program percontohan EKI, yakni Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desar Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sidodadi dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun, dan Desa Lumban Bulbul di Kabupaten Toba.
Hingga September 2023, terdapat empat yang telah terbentuk di desa wisata Sumut, yaitu klaster petani padi di Desa Pematang Johar, klaster usaha dagang untuk usaha bengkel dan kelontong di Desa Sidodadi Ramunia, klaster jagung di Desa Sidodadi, dan klaster sayur-mayur di Desa Bagot.
OJK berharap dengan moto 3K atau komitmen, kolaborasi, dan keberlanjutan, pengembangan EKI di tujuh desa wisata di Sumatra Utara dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai 18 poin Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Wan menegaskan OJK terus mendorong peran TPAKD sebagai forum koordinasi agae mempercepat perluasan akses keuangan regional guna mendukung pemerataan pemahaman literasi dan inklusi keuangan di wilayah Sumatra Utara.
Medan: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Utara menyatakan tujuh desa
wisata yang masuk dalam program ekosistem
keuangan inklusif (EKI) di Sumut mendapatkan total kredit Rp10,9 miliar yang diberikan kepada 1.321 debitur pada Januari-September 2023.
"Dalam program agen inklusi keuangan, ketujuh desa wisata di Sumatra Utara itu juga telah memiliki minimal satu agen Lakupandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Sumatra Utara, Wan Nuzul Fachri, di Medan, Kamis, 2 Februari 2024.
Fachri mengatakan desa-desa tersebut juga telah mendapatkan edukasi soal simpanan pelajar. Hingga September 2023, ada 84.842 rekening pelajar di tujuh desa wisata itu dengan jumlah tabungan Rp8,6 miliar.
Dia menyebut OJK melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut juga terus menjajaki kerja sama dengan pihak bank dan 'offtaker' (pihak pemasok kebutuhan) untuk meningkatkan komoditas unggulan di desa-desa wisata tersebut melalui program Klaster Unggul.
Pada 2023, TPAKD Sumatra Utara mengidentifikasi tujuh desa wisata untuk program percontohan EKI, yakni Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desar Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sidodadi dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun, dan Desa Lumban Bulbul di Kabupaten Toba.
Hingga September 2023, terdapat empat yang telah terbentuk di desa wisata Sumut, yaitu klaster petani padi di Desa Pematang Johar, klaster usaha dagang untuk usaha bengkel dan kelontong di Desa Sidodadi Ramunia, klaster jagung di Desa Sidodadi, dan klaster sayur-mayur di Desa Bagot.
OJK berharap dengan moto 3K atau komitmen, kolaborasi, dan keberlanjutan, pengembangan EKI di tujuh desa wisata di Sumatra Utara dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai 18 poin Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Wan menegaskan OJK terus mendorong peran TPAKD sebagai forum koordinasi agae mempercepat perluasan akses keuangan regional guna mendukung pemerataan pemahaman literasi dan inklusi keuangan di wilayah Sumatra Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
