Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)
Ilustrasi. (Foto: Medcom.id)

Brebes Belum Pernah Terima Opini WTP

Nasional penilaian bpk
Kuntoro Tayubi • 19 November 2019 12:37
Brebes: Penataan aset daerah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hingga kini belum rampung. Hal ini menyebabkan Kabupaten Brebes tak bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 
Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Diding Suwandi, mengatakan, selama ini Kabupaten Brebes selalu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian.
 
"Pemkab Brebes memang yang menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang belum(pernah) mendapatkan WTP," ujarnya, Selasa, 19 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Guna mendapatkan opini WTP, kata Diding, pendataan aset di Brebes harus rampung pada Desember 2019. Audit manajemen aset oleh BPK pada September lalu menyisakan catatan dan rekomendasi.
 
Menurut Diding, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan catatan khusus oleh BPK untuk segera memperbaiki manajemen aset. Di antaranya, Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pengairan Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PSDA-TR), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), serta Dinas Kesehatan (Dinkes).
 
Namun dari sekian OPD, pendataan aset yang paling menguras tenaga ada di Dindikpora. Terutama terkait sengketa tanah yang ditempati sejumlah sekolah.
 
"Dindikpora asetnya ada 970 sekolah dan 17 UPTD. 90 persen dari 970 sekolah itu tanahnya milik desa. Ada juga milik pemkab dan tanah wakaf," ungkapnya.
 
Diding mengaku, pihaknya tengah mencari solusi terkait dengan penggunaan tanah sekolah itu. Selama satu setengah bulan, BPK masih memelototi aset-aset milik Pemkab Brebes yang puluhan tahun tidak terdata dengan baik.
 
Namun, saat ini pendataan difokuskan pada lima OPD besar. Pihaknya pun hanya bertugas melakukan verifikasi aset terhadap lima OPD tersebut.
 
"Selama 16 tahun itu memang aset Brebes itu tidak terjamah dan tidak terdata. Kami baru masuk tahun 2017, dan harus dihadapkan dengan masalah yang seperti ini," imbuhnya.
 
Lebih lanjut Diding menjelaskan penataan aset di lingkungan Dindikpora mendapat perhatian khusus dari BPK. Bahkan BPK membuka konsultasi untuk Dindikpora agar bisa menemukan titik temu terkait aset sengketa. Sementara ini, BPPKAD melakukan rekonsiliasi dengan dinas-dinas yang bersangkutan dalam penataan aset.
 
"Dindikpora ada selisih neraca. Tidak apa-apa, kalau sudah klop. Gedung bangunan sekolah sudah dinilai, tanah juga legalitasnya sudah jelas. Dicatat, di desa atau di Pemkab. Dengan Dindikpora sekarang lagi pendataan peralatan mesin," ungkapnya.
 
Selain Dindikpora, aset di lingkungan DPU terkait dengan jalan lingkungan dan jalan poris juga menjadi perhatian BPK. Sementara untuk jalan kabupaten sudah tertata dan untuk PSDA-TR fokus pada aset tanah lepe-lepe, sepadan sungai, termasuk aset tanah Pemkab Brebes yang masuk dalam pendataan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan sebaliknya.
 
"Pada prinsipnya, bidang aset itu memfasilitasi OPD yang bersangkutan untuk bersama-sama berikhtiar," tandasnya.
 
Sekda Brebes, Djoko Gunawan mengatakan, terkait dengan manajemen aset daerah, masih banyak aset milik Pemkab Brebes yang belum bersertifikat. Di antaranya banyaknya sekolah inpres yang hingga saat ini masih menempati lahan bengkok desa.
 
"Tapi saat ini, masalah itu sudah kita kunci. Tanah yang ditempati sekokah itu sudah tidak bisa dialih fungsikan lagi. Sudah kita kunci sehingga tidak boleh diperuntukan lainnya," katanya.
 
Terkait permasalahan aset tersebut, Djoko mengakui juga yang menjadi kendala Pemkab Brebes belum pernah menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif