Jayapura: Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengungkap di lingkungan Pemerintah Jayapura tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakan cadar dan celana cingkrang. Pihaknya setuju dengan kebijakan pemerintah pusat soal larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang.
"Belum ada aturan di dalam pemerintahan Provinsi Papua terkait busana bagi ASN hingga sedetail itu," katanya kepada Medcom.id melalui sambungan telepon selularnya, Kamis, 7 November 2019.
Dia mengatakan ASN yang menggunakan cadar dikhawatirkan menghambat pelayanan publik ke masyarakat. Sehingga bisa menuai kontra di masyarakat yang ingin mendapat pelayanan.
"Masyarakat kan harus dilayani dengan baik. Bahasa tubuh hingga mimik ASN akan menunjukkan empati terhadap si penerima layanan. Nah, kalau ASN tersebut menggunakan cadar, otomatis mimik dari ASN tidak bisa diketahui oleh masyarakat. Apalagi ASN harus menunjukkan sikap yang baik, contoh kecilnya melayani dengam senyum. Kalau bercadar maka senyum itu tak terlihat," ujarnya.
Meski setuju, dia mengembalikan segala keputusanke pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Politikus NasDem itu menegaskan mengikuti segara aturan dari pemerintah pusat.
"Mana yang terbaik menurut Pusat, di daerah akan mengikutinya, namun harus berpegang pada norma-norma kemanusiaan yang ada di Indonesia. Negara ini cukup besar, marilah kita bersama-sama menjaga keutuhannya," ujarnya.
Dukungan larangan menggunakan cadar dan celana singkrang juga datang dari anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Kelompok Kerja (Pokja) Agama, Tony Wanggai. Dia menilai ASN wajib hukumnya mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Saya sepakat dengan kebijakan tersebut. ASN sudah diatur dalam tata cara berpakaian, baik untuk ketertiban dan juga keseragaman. Kadang dengan cadar juga dan celana cingkrang berhubungan dengan sebuah idiologi," kata Wanggai yang juga menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Papua.
Jayapura: Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengungkap di lingkungan Pemerintah Jayapura tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakan cadar dan celana cingkrang. Pihaknya setuju dengan kebijakan pemerintah pusat soal larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang.
"Belum ada aturan di dalam pemerintahan Provinsi Papua terkait busana bagi ASN hingga sedetail itu," katanya kepada Medcom.id melalui sambungan telepon selularnya, Kamis, 7 November 2019.
Dia mengatakan ASN yang menggunakan cadar dikhawatirkan menghambat pelayanan publik ke masyarakat. Sehingga bisa menuai kontra di masyarakat yang ingin mendapat pelayanan.
"Masyarakat kan harus dilayani dengan baik. Bahasa tubuh hingga mimik ASN akan menunjukkan empati terhadap si penerima layanan. Nah, kalau ASN tersebut menggunakan cadar, otomatis mimik dari ASN tidak bisa diketahui oleh masyarakat. Apalagi ASN harus menunjukkan sikap yang baik, contoh kecilnya melayani dengam senyum. Kalau bercadar maka senyum itu tak terlihat," ujarnya.
Meski setuju, dia mengembalikan segala keputusanke pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Politikus NasDem itu menegaskan mengikuti segara aturan dari pemerintah pusat.
"Mana yang terbaik menurut Pusat, di daerah akan mengikutinya, namun harus berpegang pada norma-norma kemanusiaan yang ada di Indonesia. Negara ini cukup besar, marilah kita bersama-sama menjaga keutuhannya," ujarnya.
Dukungan larangan menggunakan cadar dan celana singkrang juga datang dari anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Kelompok Kerja (Pokja) Agama, Tony Wanggai. Dia menilai ASN wajib hukumnya mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Saya sepakat dengan kebijakan tersebut. ASN sudah diatur dalam tata cara berpakaian, baik untuk ketertiban dan juga keseragaman. Kadang dengan cadar juga dan celana cingkrang berhubungan dengan sebuah idiologi," kata Wanggai yang juga menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Papua.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
