NEWSTICKER
Massa aksi di Sumenep saat bernegosiasi dengan polisi - Medcom.id / Rahmatullah
Massa aksi di Sumenep saat bernegosiasi dengan polisi - Medcom.id / Rahmatullah

Ribuan Warga Sumenep Protes Bacakades Gugur

Nasional Pilkades
Rahmatullah • 08 Oktober 2019 17:49
Sumenep: Ribuan warga Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Sumenep Jawa Timur, berunjuk rasa ke kantor Pemkab setempat, Selasa, 8 Oktober 2019. Mereka memprotes Bakal Calon Kepala Desa (Cakades) yang tidak lolos dalam pencalonan.
 
Versi mereka, Bacakdes jagoannya atas nama Noer Mahenny berpengalaman di pemerintahan. Dalam berkas yang disetor saat pendaftaran telah dilampiri pengalaman bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Tapi ternyata tidak diloloskan.
 
Setelah puas berorasi, mereka bergerak ke kantor DPRD Sumenep. Mereka dikawal ketat ratusan aparat kepolisian.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Anehnya di pengalaman pemerintahan mendapatkan skor 0," kata koordinator aksi, Edi Junaidi.
 
Edi juga menuntut hasil tes Bacakades Juruan Laok diperlihatkan secara terbuka. Ia masih tidak yakin jagoannya tidak lolos pencalonan tersebut.
 
Setelah bernegosiasi, perwakilan massa akhirnya ditemui pimpinan DPRD Sumenep di ruang Badan Musyawarah. Dalam hearing tersebut juga dihadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Moh Ramli.
 
Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, menyarankan massa menempuh jalur hukum. Dia mengopsikan persoalan itu dibawa ke PTUN. Hamid menyebut tidak akan menemukan jawaban pasti jika hanya dibawa ke DPRD.
 
"Apa pun hasilnya nanti, pasti dan harus pemerintah menjalankan," terangnya.
 
Begitu juga dengan Kepala DPMD Sumenep. Ramli menyilakan warga membawa persoalan itu ke PTUN. Dia memastikan akan menjalankan putusannya nanti.
 
"Kami pasti lakukan, apakah digelar pilkades ulang atau mencabut SK kades yang dikeluarkan bupati," ucap Ramli.
 
Lebih jauh dia menjelaskan, SK pendamping seperti pendamping PKH dan tenaga honorer tidak punya nilai bila dijadikan lampiran pencalonan Kades, karena hal itu tidak terkategori unsur pemerintahan. Begitu juga dengan tenaga PHL.
 
Menurutnya, berpengalaman di pemerintahan dalam Perbup Nomor 54 Tahun 2019 yang bisa mendapatkan skor itu meliputi Kepala Desa/ Ketua BPD, PNS, TNI, Polri, DPRD, Pensiunan dan Pj Kades, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
 
"Perbub tersebut sebagai turunan Undang-Undang, PP dan Permendagri," ujar Ramli.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif