Jayapura: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) setempat mendorong upaya peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (PNG) mencegah masyarakat yang keluar masuk membawa barang ilegal.
Kepala BPKLN Provinsi Papua Suzana Wanggai mengatakan pengawasan tersebut pada setiap perbatasan di Tanah Papua perlu ditingkatkan koordinasi mulai dari pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota ataupun pemerintah Indonesia dan Papua Nugini.
“Kami sangat mengapresiasi TNI-Polri dan pihak Bea Cukai telah berhasil mengamankan warga asal Papua Nugini yang kedapatan membawa peluru ilegal,” katanya, Selasa, 8 Maret 2023.
Menurut dia, adanya penangkapan terhadap warga yang membawa barang ilegal melalui perbatasan, pengawasan akan lebih ditingkatkan lagi.
“Dengan peningkatan koordinasi bersama bisa dipastikan kejadian hal serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.
Dia menjelaskan dalam mengatasi masalah perbatasan membutuhkan kerja sama semua pihak, sebab wilayah tersebut tidak bisa dipagari, sehingga hanya terfokus pada wilayah perbatasan itu saja.
“Perbatasan wilayah tidak mungkin di pagar, mengingat dua warga negara (Papua-PNG) saling membutuhkan, apalagi di antara kedua negara memang masih ada hubungan kekeluargaan. Sekarang ini dilakukan peningkatan koordinasi pengawasan wilayah perbatasan, sehingga dapat meminimalisasi masalah,” katanya.
Sebelumnya, BM, 28, warga asal Vanimo PNG ditangkap Satgas Pamwiltasrat RI-PNG Yonif 132/BS dan Kepolisian Subsektor serta Bea Cukai saat melintas di perbatasan itu, dilakukan pemeriksaan melalui X-Ray, terlihat dalam tasnya membawa dua butir peluru aktif jenis kaliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm serta pisau lipat, pada Sabtu, 4 Maret 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jayapura: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) setempat mendorong upaya
peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (PNG) mencegah masyarakat yang keluar masuk membawa barang ilegal.
Kepala BPKLN Provinsi Papua Suzana Wanggai mengatakan pengawasan tersebut pada setiap perbatasan di Tanah Papua perlu ditingkatkan koordinasi mulai dari pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota ataupun pemerintah Indonesia dan Papua Nugini.
“Kami sangat mengapresiasi TNI-Polri dan pihak Bea Cukai telah berhasil mengamankan warga asal Papua Nugini yang kedapatan membawa peluru ilegal,” katanya, Selasa, 8 Maret 2023.
Menurut dia, adanya penangkapan terhadap warga yang membawa barang ilegal melalui perbatasan,
pengawasan akan lebih ditingkatkan lagi.
“Dengan peningkatan koordinasi bersama bisa dipastikan kejadian hal serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.
Dia menjelaskan dalam mengatasi masalah perbatasan membutuhkan kerja sama semua pihak, sebab wilayah tersebut tidak bisa dipagari, sehingga hanya terfokus pada wilayah perbatasan itu saja.
“Perbatasan wilayah tidak mungkin di pagar, mengingat dua warga negara (Papua-PNG) saling membutuhkan, apalagi di antara kedua negara memang masih ada hubungan kekeluargaan. Sekarang ini dilakukan peningkatan
koordinasi pengawasan wilayah perbatasan, sehingga dapat meminimalisasi masalah,” katanya.
Sebelumnya, BM, 28, warga asal Vanimo PNG ditangkap Satgas Pamwiltasrat RI-PNG Yonif 132/BS dan Kepolisian Subsektor serta Bea Cukai saat melintas di perbatasan itu, dilakukan pemeriksaan melalui X-Ray, terlihat dalam tasnya membawa dua butir peluru aktif jenis kaliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm serta pisau lipat, pada Sabtu, 4 Maret 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
