Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bogor Lambat
Antara • 31 Mei 2023 12:39
Jabar: Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan pembangunan infrastruktur di daerahnya masih lambat. Hal ini masih menjadi permasalahan utama yang menjadi catatan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim menyebutkan masalah pembangunan infrastruktur lagi-lagi soal pengerjaan proyek yang lelet.
“Maka dari itu, kalau tidak sesuai antara kenyataan dengan acuan, kami akan ingatkan,” kata Agus Salim, Rabu, 31 Mei 2023.
Rekomendasi dan catatan soal pembangunan infrastruktur pernah disampaikan DPRD kepada pemerintah Kabupaten Bogor pada 2022.
“Di antranya, blacklist semua pihak ketiga yang bermasalah, mulai dari molor, tidak sesuai jadwal, kualitas tak beres, kami sudah serahkan ke pemda, eksekutor tetap eksekutif,” ucap dia.
Namun, dari catatan-catatan itu masih belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia mencatat, baru setengahnya rekomendasi dari DPRD yang direalisasikan.
“Baru sebagian, tapi kan kalau masih juga, kita masih punya forum, kita tidak akan sembarangan, kita berikan masukan resmi tertulis, ada bukti,” tegasnya.
Dengan begitu, DPRD Kabupaten Bogor sudah bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan infrastruktur yang kerap jadi masalah.
“Tanggung jawab kami sebagai fungsi pengawasan, ini buktinya, kita turun dan memberikan rekomendasi, kalau tidak dijalankan kami rekomendasi lagi nanti,” ujar Agus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jabar: Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengungkapkan pembangunan infrastruktur di daerahnya masih lambat. Hal ini masih menjadi permasalahan utama yang menjadi catatan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Agus Salim menyebutkan masalah pembangunan infrastruktur lagi-lagi soal pengerjaan proyek yang lelet.
“Maka dari itu, kalau tidak sesuai antara kenyataan dengan acuan, kami akan ingatkan,” kata Agus Salim, Rabu, 31 Mei 2023.
Rekomendasi dan catatan soal pembangunan infrastruktur pernah disampaikan DPRD kepada pemerintah Kabupaten Bogor pada 2022.
“Di antranya, blacklist semua pihak ketiga yang bermasalah, mulai dari molor, tidak sesuai jadwal, kualitas tak beres, kami sudah serahkan ke pemda, eksekutor tetap eksekutif,” ucap dia.
Namun, dari catatan-catatan itu masih belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia mencatat, baru setengahnya rekomendasi dari DPRD yang direalisasikan.
“Baru sebagian, tapi kan kalau masih juga, kita masih punya forum, kita tidak akan sembarangan, kita berikan masukan resmi tertulis, ada bukti,” tegasnya.
Dengan begitu, DPRD Kabupaten Bogor sudah bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan infrastruktur yang kerap jadi masalah.
“Tanggung jawab kami sebagai fungsi pengawasan, ini buktinya, kita turun dan memberikan rekomendasi, kalau tidak dijalankan kami rekomendasi lagi nanti,” ujar Agus.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
