Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari. Foto: Metro TV

Gubernur Bali Dititah Megawati Gelar Rapat, Pakar: Cari Muka Pimpinan Partai

MetroTV • 02 Juni 2023 13:12

Jakarta: Gubernur Bali I Wayan Koster, mengundang seluruh bupati dan walikota Bali untuk membahas tata kelola pariwisata atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut, tindakan tersebut dilakukan untuk mencari muka pimpinan partai. Buntut ulah wisatawan negara asing (WNA) di bali yang semakin meresahkan, I Wayan Koster mengumpulkan para pemimpin daerah untuk membahas hal tersebut. Undangan itu mencantumkan arahan Megawati yang sebelumnya pernah menyoroti perilaku WNA di bali dan meminta untuk ditindak tegas. Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menyebut, arahan megawati sebagai ketua umum partai memang harus dilaksanakan. Sementara itu, I Wayan Koster berdalih, instruksi ini merupakan bentuk kepedulian Megawati terhadap masa depan pariwisata di Bali. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menganggap, Gubernur Bali sedang mencari muka kepada pimpinan partai PDIP. Sebab, pemimpin daerah seharusnya bijak dan mengerti konsep ketatanegaraan. “Bagi saya, ini mencari muka pimpinan partai semata karena tidak mungkin seorang gubernur tidak mengerti bagaimana konsep bernegara dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,” kata Feri Amsari, dikutip dari Primetime News di Metro TV, Kamis, 1 Juni 2023. Ia menilai, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ada petinggi partai yang seenaknya memerintah kepala daerah. Padahal, seorang gubernur seharusnya tunduk kepada pemerintah pusat. “Meskipun betul, Megawati adalah presiden kelima tapi ‘kan dia tidak lagi memegang tampuk kekuasaan. Presidennya I Wayan Koster adalah Presiden Joko Widodo,” terangnya. Diketahui, dari 9 kabupaten/kota di Bali, hanya bupati jembrana I Nengah Tamba yang bukan merupakan kader PDPI, melainkan kader Demokrat. Sementara, wakilnya I Gede Ngurah Patriana Krisna yang merupakan kader Golkar. “Apalagi ini urusan sosiologi kemasyarakatan yang kemudian jadi berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan. Ini gara-gara sikap politis lebih mengedepan, dibanding sikap sebagai pemimpin,” tambah Feri. (Jessica Gracia)

Jakarta: Gubernur Bali I Wayan Koster, mengundang seluruh bupati dan walikota Bali untuk membahas tata kelola pariwisata atas arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut, tindakan tersebut dilakukan untuk mencari muka pimpinan partai.

Buntut ulah wisatawan negara asing (WNA) di bali yang semakin meresahkan, I Wayan Koster mengumpulkan para pemimpin daerah untuk membahas hal tersebut. Undangan itu mencantumkan arahan Megawati yang sebelumnya pernah menyoroti perilaku WNA di bali dan meminta untuk ditindak tegas.

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menyebut, arahan megawati sebagai ketua umum partai memang harus dilaksanakan. Sementara itu, I Wayan Koster berdalih, instruksi ini merupakan bentuk kepedulian Megawati terhadap masa depan pariwisata di Bali.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menganggap, Gubernur Bali sedang mencari muka kepada pimpinan partai PDIP. Sebab, pemimpin daerah seharusnya bijak dan mengerti konsep ketatanegaraan.

“Bagi saya, ini mencari muka pimpinan partai semata karena tidak mungkin seorang gubernur tidak mengerti bagaimana konsep bernegara dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,” kata Feri Amsari, dikutip dari Primetime News di Metro TV, Kamis, 1 Juni 2023.

Ia menilai, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan ada petinggi partai yang seenaknya memerintah kepala daerah. Padahal, seorang gubernur seharusnya tunduk kepada pemerintah pusat.

“Meskipun betul, Megawati adalah presiden kelima tapi ‘kan dia tidak lagi memegang tampuk kekuasaan. Presidennya I Wayan Koster adalah Presiden Joko Widodo,” terangnya.

Baca: Gubernur Bali Dinilai Langgar Prinsip Bernegara

Diketahui, dari 9 kabupaten/kota di Bali, hanya bupati jembrana I Nengah Tamba yang bukan merupakan kader PDPI, melainkan kader Demokrat. Sementara, wakilnya I Gede Ngurah Patriana Krisna yang merupakan kader Golkar.

“Apalagi ini urusan sosiologi kemasyarakatan yang kemudian jadi berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan. Ini gara-gara sikap politis lebih mengedepan, dibanding sikap sebagai pemimpin,” tambah Feri.

(Jessica Gracia)