Cilegon: Pemerintah Kota Cilegon, Banten, diminta memaksimalkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Upaya itu dilakukan dengan menurunkan tim dari Kemendagri ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).
"Monev dan asistensi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas SDM baik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, di Cilegon, Senin, 20 Maret 2023.
Fatoni mengungkapkan tujuan kunjungannya kali ini untuk mempercepat realisasi pendapatan Kota Cilegon sejak awal tahun. Selain itu juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penanganan dan penganggaran inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya.
Menurut dia berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon tahun 2022 diketahui di posisi paling rendah dibandingkan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten.
Namun dia mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Cilegon dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Cilegon TA 2023. Capaian tersebut menempatkan Kota Cilegon berada di urutan tertinggi secara nasional.
"Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional," jelas Fatoni.
Menurutnya keberhasilan pencapaian realisasi APBD juga sangat bergantung pada leadership. Hal ini baik leadership dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja.
"Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi," ujar Fatoni.
Fatoni menekankan bahwa daerah perlu menyusun jadwal secara berkala mengenai monev realisasi APBD. Bila perlu dilakukan rutin per triwulan dalam rangka menggejot realisasi APBD. Perlu juga dibuat jadwal kegiatan, rencana kegiatan, dan penarikan atau pencairan.
Percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu upaya tersebut juga dapat memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi.
"Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujar Fatoni.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cilegon: Pemerintah Kota Cilegon,
Banten, diminta memaksimalkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD) serta penanganan inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri).
Upaya itu dilakukan dengan menurunkan tim dari Kemendagri ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev).
"Monev dan asistensi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas SDM baik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, di Cilegon, Senin, 20 Maret 2023.
Fatoni mengungkapkan tujuan kunjungannya kali ini untuk mempercepat realisasi pendapatan Kota Cilegon sejak awal tahun. Selain itu juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penanganan dan penganggaran inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya.
Menurut dia berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon tahun 2022 diketahui di posisi paling rendah dibandingkan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten.
Namun dia mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Cilegon dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Cilegon TA 2023. Capaian tersebut menempatkan Kota Cilegon berada di urutan tertinggi secara nasional.
"Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan pertama tertinggi secara nasional," jelas Fatoni.
Menurutnya keberhasilan pencapaian realisasi APBD juga sangat bergantung pada leadership. Hal ini baik leadership dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja.
"Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi," ujar Fatoni.
Fatoni menekankan bahwa daerah perlu menyusun jadwal secara berkala mengenai monev realisasi APBD. Bila perlu dilakukan rutin per triwulan dalam rangka menggejot realisasi APBD. Perlu juga dibuat jadwal kegiatan, rencana kegiatan, dan penarikan atau pencairan.
Percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu upaya tersebut juga dapat memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi.
"Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan bisa dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujar Fatoni.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
