Jepara: Persoalan elpiji mulai dirasakan warga di pantura Jawa Tengah seperti Demak, Kudus, dan Jepara. Namun, stok masih tersedia di sejumlah pengecer walau lokasinya cukup jauh dari rumah warga.
"Ini cukup menyulitkan karena harus sedikit jauh, pengecer terdekat sering kehabisan stok karena ada pengurangan jatah," ungkap Saryani, 45, warga Wedung, Demak.
Sebenarnya, stok elpiji bersubsidi (gas melon) di beberapa daerah di pantura Jawa Tengah masih dikatakan aman, namun pembelian warga dibatasi maksimal 4 tabung per bulan dan harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP).
Pengelola agen gas elpiji di Jepara Dyah Tri mengaku hingga saat ini kesulitan meminta konsumen untuk melakukan pendataan KTP, sebagian warga menolak karena khawatir pendataan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu dan pinjaman online.
"Maklum mau pemilu, jadi sangat sensitif," imbuhnya.
Direktur Perusda Aneka Wirausaha (Anwusa) Kabupaten Demak Patno Zuwanto mengatakan pembelian elpiji 3 kilogram di Kabupaten Demak memang dilakukan pembatasan dengan menggunakan KTP.
Pembatasan pembelian elpiji 3-4 tabung per bulan dan harus melampirkan KTP dan itu mengacu pada Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
"Warga membeli elpiji bersubsidi harus memakai KTP kemudian di data, kalau sudah terdata bisa langsung membeli," ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Nur Janah mengatakan satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya dapat membeli satu tabung gas elpiji tabung melon dalam sepekan.
Jepara: Persoalan elpiji mulai dirasakan warga di pantura Jawa Tengah seperti Demak, Kudus, dan Jepara. Namun, stok masih tersedia di
sejumlah pengecer walau lokasinya cukup jauh dari rumah warga.
"Ini cukup menyulitkan karena harus sedikit jauh, pengecer terdekat sering kehabisan stok karena ada pengurangan jatah," ungkap Saryani, 45, warga Wedung, Demak.
Sebenarnya, stok elpiji bersubsidi (gas melon) di beberapa daerah di pantura Jawa Tengah masih dikatakan aman, namun pembelian warga dibatasi maksimal 4 tabung per bulan dan harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP).
Pengelola agen gas elpiji di Jepara Dyah Tri mengaku hingga saat ini kesulitan meminta konsumen untuk melakukan pendataan KTP, sebagian warga menolak karena khawatir pendataan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan
pemilu dan pinjaman online.
"Maklum mau pemilu, jadi sangat sensitif," imbuhnya.
Direktur Perusda Aneka Wirausaha (Anwusa) Kabupaten Demak Patno Zuwanto mengatakan pembelian elpiji 3 kilogram di Kabupaten Demak memang dilakukan pembatasan dengan menggunakan KTP.
Pembatasan pembelian elpiji 3-4 tabung per bulan dan harus melampirkan KTP dan itu mengacu pada Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023
tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
"Warga membeli elpiji bersubsidi harus memakai KTP kemudian di data, kalau sudah terdata bisa langsung membeli," ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Nur Janah mengatakan satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya dapat membeli satu tabung gas elpiji tabung melon dalam sepekan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
