Jakarta: Langkah pemerintah untuk membayar tebusan Rp5 milliar yang diminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) demi membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru dinilai menjadi jalan akhir. Pemerintah tak ingin ada pertumpahan darah meski sedikit harus mengalah.
"Walaupun terlihat mengalah, tapi ini satu-satunya celah untuk membebaskan warga asing tersebut," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Minggu, 9 Juli 2023.
Menurut Teddy, meski menyanggupi memberikan tebusan, namun cara ini jangan digunakan kembali jika kasus penyanderaan kembali berulang. Pemerintah harus tegas tanpa perlu ada lagi negosiasi.
"Tentu saja itu bisa terjadi, maka dari itu, selepas ini, tidak perlu lagi ada program negosiasi tapi program menghabisi," ujar Teddy.
Teddy meminta Pemerintah tegas kepada KKB ke depannya. Penumpasan KKB di Papua harus disamakan dengan gerakan separatis lainnya di Indonesia. Pasalnya, pemerintah tetalu lama melunak terhadap KKB dengan mereka berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM).
"KKB sudah cukup lama dibiarkan karena dihantui oleh HAM. Kedepan harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Tidak perlu negosiasi tapi habisi. Urusan HAM urusan nomer sekian.
Mundur selangkah tidak apa, tapi setelah itu maju untuk meluluhlantakkan mereka," tegas Teddy.
Kapten Philip disandera TPNPB Kodap III Ndugama di bawah pimpinan Egianus Kogoya pada 7 Februari 2023. Selain menyandera Philip, kelompok Egianus membakar pesawat yang dibawa pilot asal Selandia Baru itu.
Sementara itu, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengatakan pembebasan pilot Susi Air harus melalui negosiasi. Bukan melalui operasi militer.
“Oleh karena itu, Presiden Indonesia Joko Widodo harus hentikan operasi militer di Nduga dengan segera, jika tidak membahayakan nyawa pilot asal Selandia Baru ini,” ujar dia.
Jakarta: Langkah pemerintah untuk membayar tebusan Rp5 milliar yang diminta
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) demi membebaskan
pilot Susi Air asal Selandia Baru dinilai menjadi jalan akhir. Pemerintah tak ingin ada pertumpahan darah meski sedikit harus mengalah.
"Walaupun terlihat mengalah, tapi ini satu-satunya celah untuk membebaskan warga asing tersebut," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Minggu, 9 Juli 2023.
Menurut Teddy, meski menyanggupi memberikan tebusan, namun cara ini jangan digunakan kembali jika kasus
penyanderaan kembali berulang. Pemerintah harus tegas tanpa perlu ada lagi negosiasi.
"Tentu saja itu bisa terjadi, maka dari itu, selepas ini, tidak perlu lagi ada program negosiasi tapi program menghabisi," ujar Teddy.
Teddy meminta Pemerintah tegas kepada KKB ke depannya. Penumpasan KKB di Papua harus disamakan dengan gerakan separatis lainnya di Indonesia. Pasalnya, pemerintah tetalu lama melunak terhadap KKB dengan mereka berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM).
"KKB sudah cukup lama dibiarkan karena dihantui oleh HAM. Kedepan harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Tidak perlu negosiasi tapi habisi. Urusan HAM urusan nomer sekian.
Mundur selangkah tidak apa, tapi setelah itu maju untuk meluluhlantakkan mereka," tegas Teddy.
Kapten Philip disandera TPNPB Kodap III Ndugama di bawah pimpinan Egianus Kogoya pada 7 Februari 2023. Selain menyandera Philip, kelompok Egianus membakar pesawat yang dibawa pilot asal Selandia Baru itu.
Sementara itu, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom mengatakan pembebasan pilot Susi Air harus melalui negosiasi. Bukan melalui operasi militer.
“Oleh karena itu, Presiden Indonesia Joko Widodo harus hentikan operasi militer di Nduga dengan segera, jika tidak membahayakan nyawa pilot asal Selandia Baru ini,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
