Sofyan Djalil Ingin Menyinkronkan Kebijakan Tata Ruang Pusat dan Daerah

Tangerang: Kebijakan tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) akan disinkronkan dengan pemerintah daerah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, mengatakan kebijakan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. "Karena kita sadar dan dari rapat tadi kelihatan sekali kalau kota/kabupaten bekerja bersama-sama secara sinergis, maka banyak sekali program yang jauh lebih efisien dan mencapai sasaran," kata Sofyan usai rapat dengan kepala daerah di Banten di kantor Pemerintah Kota Tangerang, Kamis, 16 Juli 2020. Baca: Pemberlakuan Jam Malam di Surabaya Dikritik Sofyan menjelaskan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait Jabodetabekpunjur nantinya akan dibentuk pada satu pengelolaan dan pengawasan bersama. Menurut Sofyan pihaknya masih memiliki berbagai permasalahan seperti banjir, longsor, dan kemacetan yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur. "Nanti ada PMO (project management office). PMO ini akan jadi dapur yang menyinkronkan seluruh kebijakan, rencana, anggaran. Kita tidak mengambil anggaran, cuma di sinkronkan saja sehingga lebih mencapai sasaran," jelasnya. Menurut Sofyan pihaknya memperkenalkan konsep holistik, integratif, tematik, dan spesial (Hits) untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ada. Konsep itu menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. "Nanti akan ada juga sistem insentif dan disinsentif, bagaimana ada transfer agar bagaimana dari hulu itu ikut menjaga supaya banjirnya berkurang di hilir. Intinya supaya bagaimana sebanyak mungkin air diserap ke tanah dibikin ke tengah sehingga dampak ke hilir tidak sampai banjir," ungkapnya. Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, mendukung implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tersebut. Dengan adanya Perpres tersebut, kata Arief, diharapkan implementasi rencana tata ruang dapat lebih termonitor. Selain itu diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kawasan tersebut. "Kami menyambut baik rencana pelaksanaan tata ruang berkaitan dengan Project Management Office (PMO) yang ada di wilayah Jabodetabek-Punjur. Mudah-mudahan ini lebih efektif sehingga penataan wilayah di Jabodetabek-Punjur lebih tersinkronisasi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik," kata Arief.