medcom.id, Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-5 kalinya secara berturut-turut. Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari senator DPD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami mengapresiasi usaha Pemprov Sulawesi Selatan yang secara konsisten memberikan laporan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP berhasil diraih daerah ini, “ ujar Abdul Aziz Qahar Mudzakar saat rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah (Rakor SAD) untuk percepatan pembangunan daerah di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/9/2015).
Menurut Abdul, DPD mendukung penuh pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Pembangunan proyek tersebut diharapkan berdampak besar terhadap perkembangan Sulawesi Selatan.
Sementara itu, pimpinan rapat Ajiep Padindang menyampaikan bahwa dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara Pemprov dan DPD untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Salah satunya melalui rakor.
”Pemprov Sulawesi Selatan harus benar-benar memanfaatkan acara ini, agar program pembangunan bisa didukung langsung pemerintah pusat. Kalau hanya mengandalkan APBD, akan sulit terealisasi karena membutuhkan anggaran cukup besar,“ papar Ajiep.
sedangkan senator DPD Bahar Ngitung menilai Pemprov Sulawesi Selatan belum memanfaatkan fungsi DPD RI dengan baik. Terlihat dari kurangnya koordinasi Pemprov Sulawesi Selatan dengan anggota DPD.
"Kami mempunyai tugas menjembatani keinginan pemerintah daerah untuk disampaikan ke kementrian di pemerintah pusat. Keberadaan anggota DPD di daerah, seharusnya bisa menjadi mitra kerja Pemprov untuk menjalankan setiap program yang berhubungan dengan kementerian," ujar Bahar.
Pasalnya, lanjut Bahar, DPD kerap kali melakukan pertemuan dan diskusi dengan kementrian mengenai program mereka. "Salah satu contoh yang bisa dikoordinasikan Pemprov Sulsel dengan DPD yaitu mengenai pembebasan lahan untuk mega proyek kereta api trans Sulawesi,” ujarnya.
medcom.id, Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-5 kalinya secara berturut-turut. Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari senator DPD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kami mengapresiasi usaha Pemprov Sulawesi Selatan yang secara konsisten memberikan laporan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP berhasil diraih daerah ini, “ ujar Abdul Aziz Qahar Mudzakar saat rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah (Rakor SAD) untuk percepatan pembangunan daerah di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (26/9/2015).
Menurut Abdul, DPD mendukung penuh pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Pembangunan proyek tersebut diharapkan berdampak besar terhadap perkembangan Sulawesi Selatan.
Sementara itu, pimpinan rapat Ajiep Padindang menyampaikan bahwa dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antara Pemprov dan DPD untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Salah satunya melalui rakor.
”Pemprov Sulawesi Selatan harus benar-benar memanfaatkan acara ini, agar program pembangunan bisa didukung langsung pemerintah pusat. Kalau hanya mengandalkan APBD, akan sulit terealisasi karena membutuhkan anggaran cukup besar,“ papar Ajiep.
sedangkan senator DPD Bahar Ngitung menilai Pemprov Sulawesi Selatan belum memanfaatkan fungsi DPD RI dengan baik. Terlihat dari kurangnya koordinasi Pemprov Sulawesi Selatan dengan anggota DPD.
"Kami mempunyai tugas menjembatani keinginan pemerintah daerah untuk disampaikan ke kementrian di pemerintah pusat. Keberadaan anggota DPD di daerah, seharusnya bisa menjadi mitra kerja Pemprov untuk menjalankan setiap program yang berhubungan dengan kementerian," ujar Bahar.
Pasalnya, lanjut Bahar, DPD kerap kali melakukan pertemuan dan diskusi dengan kementrian mengenai program mereka. "Salah satu contoh yang bisa dikoordinasikan Pemprov Sulsel dengan DPD yaitu mengenai pembebasan lahan untuk mega proyek kereta api trans Sulawesi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
