Malang: Sebanyak 15 menteri diisukan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat diminta tanggapannya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, menyebutkan tidak pernah mengetahui ada isu semacam itu.
"Ya dari yang saya tahu, tidak ada isu-isu (menteri siap mundur) di dalam (kabinet) ya. Yang saya rasakan, tidak ada isu adanya pemunduran menteri ya," katanya di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, 19 Januari 2024.
Ma'ruf mengaku sudah mendengar isu tersebut dari media massa dan media sosial (medsos). Namun ia menegaskan para menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap bekerja seperti biasa.
"Di dalam tidak ada apa-apa. Ya sibuk-sibuk kerja saja dengan baik. Saat rapat kabinet ya seperti tidak ada masalah. Saya kira, yang saya tahu semua bekerja dengan baik," bebernya.
Disinggung soal banyaknya menteri yang terlibat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ma'ruf menegaskan bahwa hal itu diperbolehkan secara aturan. Namun ia masih belum mengetahui apakah keterlibatan tersebut berdampak pada kinerja masing-masing menteri.
"Saya belum mendapatkan laporan terkait pengaruhnya apa, ada atau tidak. Kalau aturannya kan memang boleh, tapi dengan satu catatan kinerjanya tidak berkurang. Saya kira itu. Hasilnya seperti apa, mungkin sedang dievaluasi. Kalau memang menurun itu harus dievaluasi aturan-aturannya," tegas dia.
Isu 15 menteri mundur dari kabinet Presiden Jokowi pertama kali disampaikan oleh ekonom senior, Faisal Basri. Para menteri yang berpotensi mundur, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Kemudian lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa; dan dua menteri dari PKB.
Selanjutnya, ada satu menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar. Terakhir yaitu, Menteri ESDM, Arifin Tasri; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam), Mahfud MD.
Malang: Sebanyak 15 menteri diisukan siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat diminta tanggapannya,
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, menyebutkan tidak pernah mengetahui ada isu semacam itu.
"Ya dari yang saya tahu, tidak ada isu-isu (menteri siap mundur) di dalam (kabinet) ya. Yang saya rasakan, tidak ada isu adanya pemunduran menteri ya," katanya di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, 19 Januari 2024.
Ma'ruf mengaku sudah mendengar isu tersebut dari media massa dan media sosial (medsos). Namun ia menegaskan para menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap bekerja seperti biasa.
"Di dalam tidak ada apa-apa. Ya sibuk-sibuk kerja saja dengan baik. Saat rapat kabinet ya seperti tidak ada masalah. Saya kira, yang saya tahu semua bekerja dengan baik," bebernya.
Disinggung soal banyaknya menteri yang terlibat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ma'ruf menegaskan bahwa hal itu diperbolehkan secara aturan. Namun ia masih belum mengetahui apakah keterlibatan tersebut berdampak pada kinerja masing-masing menteri.
"Saya belum mendapatkan laporan terkait pengaruhnya apa, ada atau tidak. Kalau aturannya kan memang boleh, tapi dengan satu catatan kinerjanya tidak berkurang. Saya kira itu. Hasilnya seperti apa, mungkin sedang dievaluasi. Kalau memang menurun itu harus dievaluasi aturan-aturannya," tegas dia.
Isu 15 menteri mundur dari kabinet Presiden Jokowi pertama kali disampaikan oleh ekonom senior, Faisal Basri. Para menteri yang berpotensi mundur, di antaranya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Kemudian
lima orang menteri yang berasal dari partai politik PDI Perjuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa; dan dua menteri dari PKB.
Selanjutnya, ada satu menteri dari Partai NasDem, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar. Terakhir yaitu, Menteri ESDM, Arifin Tasri; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menpolhukam), Mahfud MD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
